Kasus lain, Minggu (12/9/2021), warga di Kelurahan Sepaku, pernah mengangkut jenazah pakai gerobak motor karena ketiadaan mobil ambulans.
Masalah lain, belum terbayarnya insentif tenaga medis hingga guru honorer yang berujung demo, Senin (13/12/2021).
Ratusan tenaga pendidikan melakukan longmarch dari gedung DPRD PPU menuju Gedung Bupati PPU karena belum menerima gaji 10 bulan.
Baca juga: Rumah Dinas Bupati PPU Rp 34 Miliar, di Jadebotabek Setara 39 Unit Apartemen
Rokhman meminta setelah kasus ini, wakil bupati bisa membenahi tata birokrasinya. Agar bisa lebih baik dari saat ini.
Warga lain, Muhammad Dawir juga mengaku prihatin dengan bupati PPU yang terjerat kasus korupsi.
"Prihatin pemimpin kita di tengah persiapan hadapi IKN (ibu kota negara) ada kasus seperti itu menimpah pemimpin kita di kabupaten," kata warga Desa Binuang, Kecamatan Sepaku ini saat dihubungi Kompas.com.
Sebagai petani, Dawir berharap ke depan PPU lebih baik. Gejolak masyarakat menuntut Pemkab membenahi kebutuhan dasar seolah tanpa henti.
Senin (20/12/2021), puluhan warga dari 15 RT mendatangi Kantor Kelurahan Sotek, PPU. Mereka mengeluhkan puluhan titik jalan rusak. Mereka menuntut perbaikan.
Puluhan warga itu bahkan melakukan swepping terhadap kendaraan perusahaan yang diduga perusak.
Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT KPK, Sejumlah Kantor di Pemkab PPU Disegel, Ini Faktanya
Hasil mediasi kala itu, dengan pihak kelurahan, meminta perbaikan sebanyak 23 titik dan dua jembatan rusak.
Mengutip Tribunkaltim.co, di PPU kerusakan Jalan Nasional Trans Kalimantan mencapai 127 titik.
Akses menuju Kabupaten PPU melalui jalur darat pun tak begitu mulus. Masih terdapat jalan berlubang dan rusak.
Melalui darat, akses masuk menuju PPU biasanya melalui Simpang kilometer 39 Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) persis di Simpang Silkar, Petung di PPU. Akses ini penghubung dari Kota Samarinda dan Balikpapan.
Jika menggunakan akses laut bisa menggunakan pilihan kapal kayu atau klotok, fery dan speedboat.