Kunjungi Kawasan Alun-alun Kota Tegal yang Diportal, Tenaga Ahli KSP: Pedagang Bisa Kolaps

TEGAL, KOMPAS.com - Pihak Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo turut merespons kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah, yang menutup akses jalan ke kawasan Alun-alun Kota Tegal dengan portal yang menuai polemik.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Yohanes Joko mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono untuk membahas terkait kebijakan yang menuai protes dari warga dan pedagang di kawasan itu.

"Saya diminta Pak Juri (Deputi IV KSP) untuk verifikasi lapangan mendapatkan informasi yang benar kondisinya seperti apa. Saya sendiri cukup terkejut. Tapi ini program Pemkot Tegal nanti kami akan coba komunikasikan," kata Yohanes, saat meninjau kawasan Alun-alun Kota Tegal, Senin (13/12/2021) petang.

Dalam kunjungannya, Yohanes sempat berkomunikasi langsung dengan anggota dan pengurus Paguyuban Pedagang Kawasan Alun-alun Kota Tegal (P2KAT).

Baca juga: Alasan Wali Kota Tegal Pasang Portal di Kawasan Alun-alun Meski Diprotes Warga

Tak hanya itu, Yohanes juga banyak mendapat aduan langsung dari para pelaku usaha dan jasa lainnya tak terkecuali para juru parkir.

Yohanes mengatakan, awalnya, ia bersama Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menggelar acara KSP Mendengar di sebuah hotel dengan mengundang banyak perwakilan elemen masyarakat.

"Dalam pertemuan tadi (KSP Mendengar), isu pertama yang muncul, tentang kegundahan masyarakat tentang portal di Alun-alun. Awalnya kami sempat tidak memahami, tapi kok seluruh yang hadir bergemuruh menyambut tentang aduan itu," kata Yohanes.

Usai acara, Yohanes langsung ke lokasi untuk mendapat fakta di lapangan dengan melihat dan mendengar langsung ke kawasan Alun-alun. Ia pun meminta agar warga bersabar.

"Kami merasakan yang dirasakan masyarakat. Kegundahannya, emosinya, kami bisa merasakan. Dan kami minta warga bersabar dulu, tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kita sama-sama nanti coba bangun komunikasi (dengan Pemkot)," kata Yohanes.

Meski demikian, Yohanes berharap agar ekonomi masyarakat sekitar bisa tumbuh apalagi setelah dihantam badai pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

"Dalam menjalankan prokes (protokol kesehatan) juga jangan sampai mematikan ekonomi, kuncinya di situ. Kebijakan Pak Presiden itu gas dan rem, kalau Covid-nya naik, maka direm. Ketika Covid turun, maka ekonominya digas, sehingga ekonomi masyarakat tumbuh," kata Yohanes.

Kendati dalam pengamatan sementara Yohanes, kebijakan portal tersebut justru bisa berdampak bagi melemahnya ekonomi masyarakat sekitar.

"Kalau sepengamatan saya malam ini, seperti ini ya jangankan ekonomi tumbuh, yang ada bisa kolaps semua mulai dari pedagang yang punya modal besar sampai PKL (pedagang kaki lima). Tapi sekali lagi, kami akan coba komunikasikan dengan pemkot," pungkas Yohanes.

Ketua Paguyuban Pedagang Kawasan Alun-alun Kota Tegal (P2KAT) Anis Yuslam Dahda menyatakan, dengan adanya kunjungan KSP, diharapkan bisa mendorong Pemkot Tegal untuk menganulir kebijakan penutupan dengan portal.

Apalagi, kebijakan penutupan dengan portal yang diterapkan setiap hari mulai pukul 17.30- 00.00 WIB di mana di jam-jam tersebut seharusnya geliat ekonomi dan jasa sedang tinggi.

Dia menyebut, selain tanpa didahului sosialisasi, kebijakan Pemkot juga tak memiliki dasar hukum. Karena di kawasan itu sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang RT/RW merupakan kawasan perdagangan dan jasa.

Baca juga: DPRD Tegal Minta Portal Alun-alun Dibuka, Penutupan Disebut Tak Berdasar Hukum

Sementara itu, Plt Dinas Perhubungan Kota Tegal Abdul Kadir, dalam kesempatan video conference yang digelar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang juga diikuti P2KAT menyampaikan sejumlah alasan mengapa kawasan Alun-alun ditutup portal.

Mulai dari jalan di kawasan Alun-alun yang memang sedang disiapkan sebagai jalur pedestrian atau khusus bagi pejalan kaki.

"Kemudian memberikan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki termasuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas," kata Abdul Kadir, via zoom meeting, Senin (13/12/2021)

Selain itu, awal pemasangan portal juga untuk mengurangi kerumunan massa di kawasan itu karena situasi masih pandemi.

"Karena kemarin sempat pengaturan Covid maka kita bikin portal, karena kalau dibiarkan sangat ramai kerumunan, karena massa tidak hanya dari Kota Tegal namun dari Brebes sampai Pemalang. Bahkan saat PPKM darurat kami sangat kesusahan untuk menghalau dan mengurai kerumunan maka kami bikin portal," kata Abdul Kadir.