Moeldoko Ditolak Peserta Aksi Kamisan di Semarang: Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

KOMPAS.com - Peserta Aksi Kamisan di Taman Signature, Semarang, Jawa Tengah, menolak kedatangan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai menghadiri acara Festival HAM 2021, Kamis (18/11/2021).

Koordinator lapangan (Korlap) Aksi Kamisan di Semarang Azis Rahmad menjelaskan, para aktivis menganggap kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih belum tuntas.  

"Kami tidak memberi ruang dia berbicara, karena dia berbicara tanpa ada realisasi, tanpa negara mau mengakomodir menuntaskan pelanggaran HAM sama saja hanya bualan belaka," ujar Azis kepada wartawan, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Moeldoko Temui Ulama dan Pimpinan Ponpes di Bangkalan, Ini yang Dibahas

Dalam kesempatan itu, para aktivis mendesak pemerintah menghentikan perampasan ruang hidup warga dan kerusakan lingkungan.

Para aktivis juga meminta pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan golongan tertindas.

"Kami hanya ingin negara betul mau menuntaskan pelanggaran HAM, mengakomodir suara rakyat agar kerusakan lingkungan tidak terjadi lagi di Indonesia. Tidak ada lagi penggusuran dan merampas ruang hidup rakyat," tegasnya.

Moeldoko: Tak semua kasus HAM mudah diselesaikan

KOMPAS.com/tangkapan layar Kepala Staf Presiden, Moeldoko menyempatkan diri menemui massa aksi kamisan semarang, Kamis (18/11/2021)

Sementara itu, Moeldoko menjelaskan, pemerintah konsisten untuk berupaya menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia.

Namun, kata Moeldoko, tak semua kasus HAM mudah dan bisa segera diselesaikan.

Lalu Moeldoko mencontohkan saat dirinya mendampingi Presiden Joko Widodo menemui Aksi Kamisan di depan Istana Negara.

Baca juga: Usai Hadiri Festival HAM di Semarang, Moeldoko Ditolak Massa Aksi Kamisan

"Saya mendampingi beliau pada acara Kamisan yang selalu ada di depan istana. Dipanggil, diajak berbicara, penekanan pada Jaksa Agung pada persoalan masa lalu, segera diberesin tapi juga kita harus fair ada hal-hal yang memang tidak mudah untuk diselesaikan persoalan HAM masa lalu," ujarnya.

Moeldoko menegaskan, hingga saat ini pemerintah tetap berpegang teguh kepada penegakan di setiap kebijakan yang dibuat untuk rakyat.

"Kita pemerintah beri penekanan yang fair, kebijakan pembangunan nasional harus mengedepankan HAM dan lingkungan hidup," katanya.

(Penulis: Kontributor Semarang, Riska Farasonalia | Editor : Khairina)