Minta Kepala Daerah Tak Takut kepada KPK, Firli Bahuri: Kami Tak Pernah Cari-cari Kesalahan

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua KPK Firli Bahuri meminta kepada kepala daerah agar tidak takut kepada KPK.

Menurutnya, selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak akan dipersoalkan.

Hal itu disampaikan Firli menanggapi pertanyaan kepala daerah yang ikut dalam acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (11/11/2021).

"KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan," tegasnya.

Baca juga: Cegah Praktik Korupsi di Pilkada, Ketua KPK Usul Biaya Politik Ditanggung Negara

Firli mengatakan korupsi bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan keserakahan.

Untuk itu, praktik korupsi dapat dilawan dengan kesadaran dan integritas dari kepala daerah.

"Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta kepada seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat," ucapnya.

Firli juga membahas praktik korupsi terjadi karena mahalnya biaya politik saat ini.

Dari hasil survei yang dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.

"Kajian kita, memang pelaksanaan pilkada ini masih memerlukan biaya tinggi, karena banyak aktifitas politik yang membutuhkan biaya. Dari hasil kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen biayanya dihasilkan dari sponsor," jelasnya.

Untuk itu, KPK, lanjut Firli telah mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya tinggi hingga jual beli suara.

Caranya adalah semua pembiayaan Pilkada ditanggung oleh negara.

"Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan kepala daerah, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah menanyakan beberapa hal teknis.

Seperti Bupati Banyumas, Achmad Husein yang bertanya tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.

"Kami semua ini takut dan tidak mau di OTT KPK. Padahal semangat KPK itu kan pencegahan korupsi. Kami mohon ke KPK, agar terus mendampingi kami dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah," katanya.

Baca juga: Rapat dengan KPK, Ganjar Pranowo Ingatkan Kepala Daerah Tak Korupsi: Nekat? Ya Ditangkap

Kemudian ada pertanyaan dari Bupati Batang Wihaji terkait banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional kepala daerah yang sangat kecil.

Sementara, ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.

"Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang," ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi.

Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.

"Jadi kemarin saya ditelpon Pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua Bupati/Wali Kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi," katanya.

Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa Tengah.

Jateng bahkan sudah memiliki grup WhatsApp dengan para pimpinan KPK untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Meski begitu, kata Ganjar, masih banyak kegelisahan dari para kepala daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Mereka banyak yang tidak tahu kesalahannya di mana sehingga harus berurusan dengan aparat.

"Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? Maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan," kata Ganjar.

Dalam pertemuan itu, lanjut Ganjar, KPK sudah memaparkan area-area yang rawan praktik korupsi. Misalnya jual beli jabatan, kolusi, pungli, perijinan dan lainnya.

Diharapkan para kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak terjebak dalam pusaran korupsi.

"Semua harus mencegah itu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap," jelasnya.