Para petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Imigrasi, ataupun para tenaga kesehatan harus ekstra ketat dalam melakukan screening dan testing bagi para deportan.
"Memang Nunukan sekarang sudah dilengkapi laboratorium PCR, tapi kalau dihantam terus dengan pengiriman deportasi, kita akan kewalahan. Terlebih dari sejumlah temuan dokter di lapangan, para deportan ini tidak mendapat penanganan sesuai standar penanganan Covid-19 saat berada dalam penahanan," imbuhnya.
Soleh juga berharap, kondisi ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah.
Baca juga: Tiba di Batam, 225 TKI dari Luar Negeri Positif Covid-19
Menurutnya, lebih baik Pemda Nunukan berkoordinasi dengan Konsulat RI di Tawau Malaysia untuk mencegah adanya kluster baru dan peningkatan kasus Covid-19 akibat intensitas deportasi.
"Apalagi kami menemukan para penjual ikan kita yang ke Malaysia, mereka PCR, tapi itu lagi, masa berlakunya tidak ada. Mereka bebas keluar masuk meski PCR-nya sebulan lalu, banyak yang seperti itu dan itu temuan dokter juga di lapangan. Saya yakin temuan dokter validasinya sangat akurat, ini menjadi catatan IDI Nunukan juga," tegasnya.
Baca juga: Tangis Rokaya, TKI Asal Indramayu, Saat Minta Pulang ke Jokowi: Pak Presiden, Bantu Saya
Dimintai tanggapan atas temuan dan catatan IDI Nunukan, Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KRI Tawau Malaysia Emir Faisal membantah penanganan deportan kurang maksimal.
"Tidak betul. Tiga hari sebelum pemulangan, kami lakukan tes PCR kepada deportan bekerja sama dengan klinik yang diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Saat pengambilan di Depot Immigresen, kami awasi dengan menugaskan Satgas Perlindungan WNI dan BHI," jawabnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.