Mahasiswa Meninggal Saat Diklatsar Menwa, Rektorat UNS: Kami Marah Betul

SOLO, KOMPAS.com - Pihak Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menyesalkan atas tindakan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Pra Gladi Patria XXXVI Menwa.

Hal tersebut setelah salah satu dari 12 peserta yang mengikuti Diklatsar Menwa meninggal dunia pada Minggu (24/10/2021) malam.

Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS Solo, Sutanto menegaskan kegiatan kemenwaan bukan militer. Sehingga kegiatan tersebut tidak layak dilakukan di kampus.

"Setelah ada musibah ini, kami benar-benar marah betul. Kita tidak hanya sedih saja. Ini kampus sekali lagi. Bukan tempat seperti itu (militer). Tidak layak betul. Kegiatan seperti itu tidak layak di kampus," terang Sutanto di UNS Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/10/2021).

Baca juga: Polisi Temukan Tanda Kekerasan di Tubuh Mahasiswa UNS yang Tewas Saat Diklatsar Menwa

Pihaknya akan mengusut secara tuntas atas insiden meninggalnya Gilang Endi Saputra (21) mahasiswa D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Vokasi UNS tersebut.

"Kami akan merunut siapa yang bertanggung jawab jika memang benar-benar terjadi kekerasan. Kami koordinasi dengan kepolisian supaya tidak salah melangkah. Karena ini sudah mejadi masalah kita bersama. Tidak bisa kita ambil langkah melompat-lompat takutnya jadi permasalahan ke depan," tegas dia.

Di sisi lain, kata dia, UNS akan melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan mahasiswa, tidak hanya korps mahasiswa siaga (Menwa).

Baca juga: Polisi Tunggu Hasil Otopsi Mahasiswa UNS Solo yang Tewas Saat Diklatsar Menwa

Sutanto mengatakan telah melakukan koordinasi dengan senat akademik untuk mengevaluasi terhadap peraturan-peraturan kegiatan mahasiswa di kampus.

"Kami akan evaluasi total kegiatan mahasiswa tidak hanya di korps mahasiswa siaga, tetapi juga di orma lainnya yang unsur fisik terlibat di dalamnya," terangnya.

"Kami sudah koordinasi dengan senat akademik untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada di kampus ini, yang membutuhkan pengesahan dari senat, untuk mengatur kegiatan mahasiswa di kampus," tambah Sutanto.(K136-17)