Wakil Bupati Lombok Utara Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan IGD dan ICU RSUD KLU

MATARAM, KOMPAS COM - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) menetapkan Wakil Bupati Lombok Utara Dani Karter Febrianto (DKF) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan IGD dan ICU di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (RSUD KLU).

"Tersangka berinisial DKF itu adalah wakil bupati Lombok Utara saat ini," ujar Dedi Irawan, juru bicara Kejati NTB saat dihubungi melalui telepon, Kamis (23/9/2021).

Saat kasus ini terjadi, Dani menjabat sebagai staf ahli dan konsultan CV Indo Mulya terkait pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara.

Baca juga: Pastikan Komitmen Pemerintah soal 1,2 Juta Dosis Vaksin, Gubernur NTB: 200.000 Dosis Sudah Dikirim

Selain Dani, sejumlah tersangka lainnya dari kasus ruang IGD dan ICU adalah Direktur RSUD Lombok Utara Samsul Hidayat (SH) yang telah mengundurkan diri awal Agustus lalu dan menjadi pegawai fungsional di Kabupaten Sumbawa.

Tersangka lain adalah HZ selaku PPK RSUD Lombok Utara, MR kuasa PT Batara Guru (penyedia), dan Direktur CV Indo Mulya LFH.

"Ada dugaan penyimpangan pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara dengan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 742.757.112,79," jelas Dedi.

Tersangka Korupsi Lain

Selain Dani, Kejati NTB juga menetapkan sejumlah tersangka dalam dua perkara dugaan korupsi lain.

Dugaan korupsi juga terjadi pada pembangunan penambahan ruang operasi dan ICU di RSUD Lombok Utara tahun 2019 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.757.522.230,33.

Baca juga: Jadi RS Rujukan Perhelatan WSBK dan MotoGP, RSUP NTB Siapkan Helipad

Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Direktur RSUD Lombok Utara SH, EB selaku PPK di Dinas Kesehatan Lombok Utara, DT kuasa Direktur PT Apromegatama (penyedia), dan DF Direktur CV Cipta Pandu Utama (konsultan pengawas).

Kemudian perkara selanjutnya adalah dugaan korupsi pada rehabilitasi gedung Asrama Haji tahun anggaran 2019 dengan kerugian negara sebesar Rp 2.651.636.702.

Tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu AAF selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019, kemudian DEK selaku Direktur CV Kerta Agung, dan wiraswasta berinisial WSB.

Dedi mengatakan, penyidik pidsus Kejati NTB akan segera memeriksa para tersangka pekan depan.