Mahasiswa di Bali Demo Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan PPKM, Ini Alasannya

BALI, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Bali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bali, Senin (23/08/21).

Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dianggap belum memberikan solusi di tengah pandemi Covid-19.

"Menuntut pemerintah Provinsi Bali mengevaluasi penerapan kebijakan PPKM yang tidak solutif," kata Ketua BEM Unud Muhammad Novriansyah, saat dijumpai setelah aksi, Senin (23/8/2021).

Novriansyah menilai, kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 selama ini ada yang tidak konsisten.

Baca juga: 5 dari 6 Pelaku Penikaman Bagus Hermadi Ditangkap, Terungkap Motifnya karena Hal Ini

Ketidakjelasan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilainya membuat pedagang serta sektor rentan lainnya kehilangan penghasilan.

"Gonta-ganti citra politik kebijakan mulai dari PSBB hingga PPKM berlevel-level sudah pasti belum menunjukan hasil yang signifikan terhadap penanganan pandemi, terkhusus soal kemakmuran rakyat," ujar dia.

Tuntutan lainnya

Selain itu, peserta aksi juga menyoroti sektor kesehatan yang belum optimal dalam penanganan Covid-19, khususnya di Bali.

Padahal, untuk mengembalikan roda ekonomi Provinsi Bali menjadi normal kembali, sektor kesehatan perlu untuk diprioritaskan termasuk dalam memastikan 3T (Test, Tracing, Test, dan Treatment) berjalan maksimal.

"Semakin meluasnya Covid-19 di Bali, disebabkan oleh tenaga tracing dan mekanismenya yang kurang maksimal, baik di skala desa maupun puskesmas. Padahal, tracing kontak menjadi penting guna mendeteksi virus Covid-19 agar tidak semakin menyebar dan meluas," kata dia.

Tenaga tracing, lanjut Novriansyah, juga perlu diperbanyak agar data positif Covid-19 akurat sehingga dapat tindak lanjut yang tepat.