Vaksinasi Guru Cukup Tinggi, Sumedang Masih Belum Bisa Sekolah Tatap Muka Terbatas

SUMEDANG, KOMPAS.com - Ada sebanyak 10.000 guru tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Dari jumlah itu, 96 persen di antaranya sudah disuntik vaksin Covid-19.

Namun, pembelajaran tatap muka terbatas masih belum bisa dilaksanakan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Agus Wahidin mengatakan, meski hanya tinggal 4 persen guru yang belum vaksinasi, pihaknya tidak bisa segera memutuskan untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka.

Baca juga: Fokuskan Vaksinasi di Kawasan Pendidikan, Wabup Sumedang: Kita Optimistis, Target Tercapai Awal September

"Indikator boleh tidaknya itu kan bukan hanya vaksinasi saja. Banyak faktor yang harus dilihat sebelum memulai pembelajaran tatap muka," ujar Agus kepada Kompas.com di SMPN 1 Sumedang, Rabu (18/8/2021).

Agus menuturkan, yang harus diwaspadai adalah mobilitas pelajar di luar lingkungan sekolah.

Hal ini sangat berisiko, sehingga sebelum belajar tatap muka dilaksanakan, indikator-indikator lainnya harus mengacu pada regulasi pemerintah atau Satgas Covid-19.

"Di sekolah pelajar bisa kami jamin, tapi di luar sekolah kami tidak bisa menjaminnya. Mobilitas tinggi di luar sekolah ini yang kami khawatirkan dan harus diperhatikan bersama," tutur Agus.

Baca juga: BOR Rumah Sakit di Jabar Turun Drastis, Terendah sejak PPKM

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, belajar tatap muka secara terbatas di sekolah ini harus menunggu penurunan level kewaspadaan.

Menurut Dony, Sumedang harus turun dari level 4 saat ini ke level 2 untuk mulai belajar tatap muka di sekolah.

"Secara kesiapan sarana prasarana, guru juga sudah siap, karena sudah hampir 100 persen guru di Sumedang ini sudah vaksinasi. Tapi tentunya, kita harus menunggu dulu sampai Sumedang ini ada di level 2. Sekarang sebetulnya sudah level 3, tapi karena Sumedang masuk aglomerasi Bandung Raya, jadi perlakuannya tetap seperti level 4," ujar Dony.

Untuk itu, Dony mengatakan, keputusan kapan mulai kembali belajar tatap muka di sekolah harus menunggu arahan dari pemerintah pusat, terutama terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Sejauh ini kita selalu melaksanakan regulasi sesuai dengan arahan pemerintah pusat," kata Dony.