Warga Mampu di Magetan Masih Terima Bantuan dari Pemerintah, Pemdes: Kami Serba Salah

MAGETAN, KOMPAS.com – Sejumlah warga yang mampu secara ekonomi di Desa Durenan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur diketahui masih menerima bantuan dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Desa Durenan mengaku serba salah.

Baca juga: Uang Rp 3,9 Juta Keluar Lagi dari Mesin ATM Usai Disetor, Akhirnya Dicuri Nasabah Lain

Dilema dan tak bisa berbuat apa-apa

Salah satu perangkat Desa Durenan Rohmat mengakui, jika ada warganya yang mampu dan tetap menerima bantuan dari pemerintah.

Namun, pihak pemerintah desa tidak bisa berbuat apa apa.

“Masalah itu desa jujur dilema. Misalnya si A, kalau desa mau menghapus tanpa kesadaran dari yang bersangkutan kan tidak berani,” ujarnya ditmui di Balai Desa, Jumat (06/08/2021).

Masih adanya warga mampu yang menerima bantuan, membuat warga lain di desanya yang juga tergolong mampu protes karena tidak menerima bantuan.

Bahkan sejumlah warga mampu yang akhirnya dicoret dari penerima bantuan sempat melabrak dirinya.

“Saya tidak menghapus, cuma di KTP dan PKH-nya tidak sinkron saya dilabrak dikira saya menghapus,” imbuhnya.

Baca juga: 2 Kali Tes PCR, Pasien yang Meninggal Itu Positif Covid-19, tapi Mereka Tidak Percaya

Minta Dinsos cek ulang

Meski demikian, ada sejumlah warganya yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan.

Sebab mereka merasa merasa telah mampu secara ekonomi dari pada warga lainnya.

Dia berharap Dinas Sosial melakukan pengecekan ulang terhadap para penerima bantuan baik PKH, BPNT maupun bantuan BST dan lainnya. 

"Kita hanya bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial karena ini data dari pusat. Kita tidak berani menghapus, hanya nunggu kesadaran warga,” ucapnya.

Baca juga: Heboh, Tulang dan Tengkorak Manusia Diperebutkan Anjing di NTT

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Yayuk Sri Rahayu mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemutakhiran data terkait penerima bantuan dan usulan baru penerima bantuan dari desa.

Dia mengaku telah melakukan update data di bulan Desember 2020, bulan Mei dan terakhir update data pada Juli 2021, sayangnya belum ada penetapan DTKS dari pemerintah pusat.

“Karena belum ada penetapan DTKS saya juga belum mengetahui perkembangn DTKS yang terakhir,” katanya.