Belum Ada Bansos dari Pemkot, Mahasiswa di Tegal Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

TEGAL, KOMPAS.com - Belasan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Tegal Menggugat (ATM) mendatangi Komplek Balai Kota Tegal menuntut agar PPKM Darurat tidak diperpanjang, Senin (19/7/2021).

Perwakilan mereka ditemui Wali Kota Dedy Yon Supriyono dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Command Room Dinas Kominfo di Komplek Balai Kota.

Sementara sisanya mengikuti audiensi secara virtual di Pendapa Ki Gede Sebayu.

Baca juga: Puluhan Kendaraan Dicegat di Pos Check Point Tegal, Diminta Putar Balik

Jalannya audiensi yang diikuti berbagai almamater universitas di Kota Tegal berlangsung sekitar lebih dari satu jam.

Koordinator aksi, Rivaldi Ali Rahmandani mengatakan, mahasiswa menolak perpanjangan PPKM Darurat karena dinilai menyengsarakan rakyat kecil.

"Contoh di perbatasan warga mau masuk dipersulit. Belum, tukang becak, ojek online harus memutar saat membawa penumpang. Kemudian pemadaman lampu jalan juga menimbulkan keresahan," kata Rivaldi kepada wartawan usai audiensi.

Selain itu, pihaknya juga belum melihat adanya pemberian bantuan sosial seperti sembako dari Pemkot Tegal bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat.

"Per hari ini saya belum melihat pemkot menyalurkan bansos PPKM. Saya baru mendengar hanya ada bantuan dari dapur umum," kata Rivaldi.

Baca juga: PPKM Darurat di Kota Tegal Belum Bisa Turunkan Mobilitas Warga

Rivaldi mengatakan, setidaknya ada delapan poin tuntutan yang disampaikan saat audiensi.

"Pertama kami mendesak DPRD untuk segera melayangkan surat ke pemerintah pusat bahwa warga Kota Tegal menolak perpanjangan PPKM Darurat," kata Rivaldi.

Kedua, katanya, surat vaksinasi diminta bukan sebagai syarat administrasi tapi cukup untuk syarat perjalanan jarak jauh. Kemudian ketiga mendesak Pemkot membuka penyekatan jalan.

"Keempat, penerangan jalan umum agar tetap dinyalakan saat malam hari. Kelima tingkatkan pelayanan kesehatan. Keenam, bansos agar segera dipercepat realisasinya," kata Rivaldi.

Selain itu, point ketujuh yang tak kalah penting menurut Rivaldi terkait adanya pembatasan operasional pedagang sampai pukul 20.00 WIB.

"Agar pemberlakuan operasional pedagang tidak dibatasi sampai pukul 20.00 WIB namun hingga pukul 23.00 WIB. Kemudian terakhir menolak sikap arogansi aparat kepada warga saat PPKM," katanya.

Rivaldi mengatakan, dari paparan wali kota, belum bisa memuaskan tuntutan mahasiswa.

Baca juga: Tanam Ganja di Kamar, 3 Warga Tegal Ditangkap

Pihaknya juga menyayangkan Wali Kota yang pergi meninggalkan ruangan dengan alasan ada urusan lain saat audiensi belum usai.

"Pak Wali meninggalkan ruangan untuk mengikuti acara lain, maka kita dari mahasiswa WO (walk out). Karena belum mendapat jawaban memuaskan, mungkin nanti kita akan aksi turun ke jalan setelah berkomunikasi dengan teman-teman," sebut Rivaldi.

Wali Kota Dedy Yon saat audiensi menyampaikan, pelaksanaan PPKM Darurat merupakan keputusan dari pemerintah pusat seiring kasus Covid-19 melonjak di Jawa dan Bali.

"Ada tiga poin yang harus kita jalankan. Pertama mengurangi mobilitas masyarakat, vaksinasi, dan protokol kesehatan," kata Dedy.

Dedy mengatakan, pemerintah pusat meminta agar keselamatan rakyat menjadi yang utama dibandingkan ekonomi.

"Ekonomi penting, namun keselamatan lebih penting. Kami selaku pejabat di pemda ada dasar melaksanakan PPKM Darurat," kata Dedy.

Baca juga: Gubernur Sumsel Sebut Istilah PPKM Darurat Akan Diganti karena Menakutkan

Dedy menyebut, pihaknya belum mengetahui apakah PPKM Darurat akan diperpanjang setelah 20 Juli.

"Mudah-mudahan bisa menjadi kajian atau pemikiran pemerintah pusat dalam memenuhi harapan rakyat. Kita memang selalu melakukan rapat evaluasi PPKM Darurat ini," kata Dedy.

Sementara Dedy diketahui tak bisa mengikuti audiensi sampai selesai karena harus mengikuti rapat evaluasi PPKM Darurat bersama jajarannya yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari menambahkan, pihaknya bersama pemkot memang sengaja melakukan penyekatan jalan untuk menekan laju mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat.

Bahkan, kata Rita, hasil evaluasi, diketahui mobilitas masyarakat masih cukup tinggi meski sudah diupayakan penyekatan.

"Dalam rapat evaluasi diketahui zona mobilitas masih hitam, dan peningkatan kasus Covid-19 berbanding lurus dengan pergerakan manusia," kata Rita.

Baca juga: RSUD Kardinah Tegal Disiapkan Jadi RS Rujukan Lini Pertama Covid-19

Meski demikian, kata Rita, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa soal penyekatan jalan akan dibahas saat rapat evaluasi bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tegal.

"Namun kami menerima aspirasi adik-adik mahasiswa. Nantinya aspirasi akan dimasukan dalam evaluasi PPKM," pungkas Rita.