Pemprov Papua Minta Pemerintah Kaji Kembali Label Teroris untuk KKB

Kompas.com - 29/04/2021, 20:07 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIGubernur Papua Lukas Enembe

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris yang dianggap mengancam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Kamis (29/4/2021).

Merespons hal tersebut, Gubernur Papua, Lukas Enembe telah mengeluarkan tanggapan tertulis yang disebar melalui Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus.

Ada tujuh poin penting yang dikeluarkan Lukas Enembe dalam pernyataan tersebut, salah satunya ia meminta pemerintah pusat mengkaji kembali pelabelan teroris bagi KKB.

"Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," ujar Lukas, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Resmi, Pemerintah Kini Kategorikan KKB di Papua Organisasi Teroris


Lukas juga meminta pemerintah pusat untuk tidak sendirian dalam menentukan KKB sebagai organisasi teroris.

"Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB," kata Enembe.

Berikut tujuh poin pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe.

1. Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

2. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

3. Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Modus Warga agar Lolos Penyekatan di Puncak, Pura-Pura Pingsan hingga Ketinggalan Barang di Hotel

Modus Warga agar Lolos Penyekatan di Puncak, Pura-Pura Pingsan hingga Ketinggalan Barang di Hotel

Regional
Muncul Lagi Klaster Covid-19 di Banyumas, Bupati: Terpaksa 'Micro Lockdwon'

Muncul Lagi Klaster Covid-19 di Banyumas, Bupati: Terpaksa "Micro Lockdwon"

Regional
Hendak Mencuri dan Memerkosa Seorang Remaja, Pria Ini Babak Belur Dihajar Warga

Hendak Mencuri dan Memerkosa Seorang Remaja, Pria Ini Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Gara-gara Ayam Masuk ke Kebun, 2 Keponakan Keroyok Paman hingga Tewas

Gara-gara Ayam Masuk ke Kebun, 2 Keponakan Keroyok Paman hingga Tewas

Regional
Mobil Hancur Ditabrak Kereta Api, Sopir Berusia 61 Tahun Lolos dari Maut

Mobil Hancur Ditabrak Kereta Api, Sopir Berusia 61 Tahun Lolos dari Maut

Regional
Kronologi Kaburnya Lima Tahanan BNNP Sumut: Sebelum Kabur Petugas Disiram Air Cabai dan Dianiaya

Kronologi Kaburnya Lima Tahanan BNNP Sumut: Sebelum Kabur Petugas Disiram Air Cabai dan Dianiaya

Regional
Polda Jatim: Mobilitas Masyarakat ke Malang Raya dan Surabaya Raya Jadi Perhatian Kami

Polda Jatim: Mobilitas Masyarakat ke Malang Raya dan Surabaya Raya Jadi Perhatian Kami

Regional
Terus Bertambah, Kini Sudah Lebih 100 Orang Terjangkit Covid-19 di Klaster Sangon Kulon Progo

Terus Bertambah, Kini Sudah Lebih 100 Orang Terjangkit Covid-19 di Klaster Sangon Kulon Progo

Regional
Tak Bisa Mudik, Ribuan Diaspora di Jerman hingga AS Berbagi Kerinduan Secara Online

Tak Bisa Mudik, Ribuan Diaspora di Jerman hingga AS Berbagi Kerinduan Secara Online

Regional
3 Wisatawan Positif Covid-19, Lokasi Wisata di Purbalingga Terancam Ditutup

3 Wisatawan Positif Covid-19, Lokasi Wisata di Purbalingga Terancam Ditutup

Regional
9007 Pekerja Migran tiba di Jatim, 76 Orang Positif Covid-19, Sebagian Besar dari Madura

9007 Pekerja Migran tiba di Jatim, 76 Orang Positif Covid-19, Sebagian Besar dari Madura

Regional
Libur Lebaran, Pantai di Gunungkidul Dipadati Pengunjung dari Luar Yogyakarta

Libur Lebaran, Pantai di Gunungkidul Dipadati Pengunjung dari Luar Yogyakarta

Regional
Belum Ada Peningkatan Arus Balik, Menhub Budi Karya: Secara Kuantitatif di Bawah 60 Persen...

Belum Ada Peningkatan Arus Balik, Menhub Budi Karya: Secara Kuantitatif di Bawah 60 Persen...

Regional
Dalam Sehari, Dua Kasus Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Selatan Garut, 2 Hilang, 6 Selamat

Dalam Sehari, Dua Kasus Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Selatan Garut, 2 Hilang, 6 Selamat

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 16 Mei 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 16 Mei 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X