Pemprov Papua Minta Pemerintah Kaji Kembali Label Teroris untuk KKB

Kompas.com - 29/04/2021, 20:07 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIGubernur Papua Lukas Enembe

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris yang dianggap mengancam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Kamis (29/4/2021).

Merespons hal tersebut, Gubernur Papua, Lukas Enembe telah mengeluarkan tanggapan tertulis yang disebar melalui Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus.

Ada tujuh poin penting yang dikeluarkan Lukas Enembe dalam pernyataan tersebut, salah satunya ia meminta pemerintah pusat mengkaji kembali pelabelan teroris bagi KKB.

"Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," ujar Lukas, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Resmi, Pemerintah Kini Kategorikan KKB di Papua Organisasi Teroris


Lukas juga meminta pemerintah pusat untuk tidak sendirian dalam menentukan KKB sebagai organisasi teroris.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB," kata Enembe.

Berikut tujuh poin pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe.

1. Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

2. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

3. Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masuk Zona Merah, Pemkab Ketapang Diminta Tambah Tempat Tidur RS

Masuk Zona Merah, Pemkab Ketapang Diminta Tambah Tempat Tidur RS

Regional
Ketakutan Diisolasi di RS Jadi Sebab Tingginya Kematian akibat Covid-19  di Wonogiri

Ketakutan Diisolasi di RS Jadi Sebab Tingginya Kematian akibat Covid-19 di Wonogiri

Regional
2 Oknum Prajurit TNI AU Lakukan Kekerasan pada Pemuda di Merauke,  Danlanud: Saya Minta Maaf

2 Oknum Prajurit TNI AU Lakukan Kekerasan pada Pemuda di Merauke, Danlanud: Saya Minta Maaf

Regional
Jokowi Berikan Sepeda Lipat untuk Vino, Bocah yang Yatim Piatu karena Covid-19

Jokowi Berikan Sepeda Lipat untuk Vino, Bocah yang Yatim Piatu karena Covid-19

Regional
Penganiaya Anak di Parkiran Mal Karawang Ditangkap, Ini Motif Pelaku

Penganiaya Anak di Parkiran Mal Karawang Ditangkap, Ini Motif Pelaku

Regional
Ruang ICU di Semua RS Rujukan Covid-19 Pekanbaru Sudah Penuh

Ruang ICU di Semua RS Rujukan Covid-19 Pekanbaru Sudah Penuh

Regional
Wali Kota Ambon dan Istri Diduga Tertular Covid-19 dari Sopir

Wali Kota Ambon dan Istri Diduga Tertular Covid-19 dari Sopir

Regional
Untuk Masyarakat Umum, Ini Cara Pendaftaran Vaksinasi di Kabupaten Garut

Untuk Masyarakat Umum, Ini Cara Pendaftaran Vaksinasi di Kabupaten Garut

Regional
Wali Kota Ambon, Istri, Anak dan ART-nya Positif Covid-19

Wali Kota Ambon, Istri, Anak dan ART-nya Positif Covid-19

Regional
Pos Penyekatan Diperketat, Sejumlah Kendaraan dari Luar Kota Kupang Harus Putar Balik

Pos Penyekatan Diperketat, Sejumlah Kendaraan dari Luar Kota Kupang Harus Putar Balik

Regional
Ketua MUI Labura Tewas Dibacok, Jenazah Ditemukan di Drainase

Ketua MUI Labura Tewas Dibacok, Jenazah Ditemukan di Drainase

Regional
Pemprov Babel Akan Setop Penerimaan Tenaga Honorer

Pemprov Babel Akan Setop Penerimaan Tenaga Honorer

Regional
Menyamar Jadi Pembeli, Tim Kejaksaan Tangkap Penjual Tabung Oksigen yang Patok Harga Tinggi di Surabaya

Menyamar Jadi Pembeli, Tim Kejaksaan Tangkap Penjual Tabung Oksigen yang Patok Harga Tinggi di Surabaya

Regional
Kakak yang Cekoki Adiknya Berusia 2 Tahun dengan Miras Minta Maaf

Kakak yang Cekoki Adiknya Berusia 2 Tahun dengan Miras Minta Maaf

Regional
Kisah Suami Istri Pinjamkan Puluhan Oximeter untuk Pasien Covid-19 yang Isoman, Gratis

Kisah Suami Istri Pinjamkan Puluhan Oximeter untuk Pasien Covid-19 yang Isoman, Gratis

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X