Pemerintah Wujudkan Lumbung Ikan Nasional di Maluku, Ini yang Dipersiapkan Pemda

AMBON, KOMPAS.com - Pemerintah pusat akhirnya merealisasikan janjinya menjadikan Provinsi Maluku sebagai daerah lumbung ikan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung program lumbung ikan nasional yakni dengan membangun pelabuhan baru di wilayah Maluku.

Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang mengatakan, pelabuhan terpadu yang akan dibangun nantinya akan menjadi sentra insdustri perikanan di wilayah Maluku.

"Jadi, untuk lumbung ikan nasional itu akan dibangun pelabuhaan terpadu. Dia merupakan sentra terpadu industri perikanan di Maluku, ikannya dan perikananya ada di situ semua," ungkap Kasrul, kepada Kompas.com di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Selasa sore (30/3/2021).

Baca juga: Pantai Maluku Tengah Kini Jadi Sumber Uang, 300 Gram Emas Didapatkan dan Dijual Warga Setiap Hari

Terkait realisasi program lumbung ikan nasional di Maluku, Gubernur Maluku, Murad Ismail telah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk membahas masalah tersebut, Senin (29/3/2021) kemarin.

"Setelah itu, kan kita langsung buat pertemuan dilanjutkan dengan Menteri KKP dan Gubernur. Jadi, bola sudah ada di tangan kita, tunggu pimpinan kita datang ke sini ada langkah yang harus ditindaklanjuti," ungkap dia.

Kasrul mengatakan, saat ini Pemprov Maluku tengah mempersiapkan sejumlah hal guna mendukung upaya pemerintah dalam upaya mempercepat program lumbung ikan nasional di wilayah Maluku.

Beberpa hal yang sedang disiapkan itu seperti penyesuaian tata ruang, studi kelayakan, serta lahan untuk memembangun infrastruktur pendukung seperti dermaga, pelabuhan dan sebagainya.

"Nah, kita di daerah menyediakan lahan untuk pelabuhan, air bersih dan seterusnya," kata dia.

Menurut, Kasrul terkait rencana investasi senilai Rp 5 triliun untuk pembangunan infrastruktur pendukung lumbung ikan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Investasi Rp 5 triliun urusan pempus, mereka punya pembiayan. Ada yang murni APBN ada yang APBU kerja sama pemerintah dengan badan usaha," ujar dia. 

Yang jelas, kata dia, soal infrastrukur utama seperti pelabuhan, sarana jalan akan dibangun oleh pemerintah. 

Adapun untuk coltoraga dan galangan kapal akan dibangun oleh swasta.

"Jadi, kalau soal lahan itu kita jual kepada swasta atau investor, siapa yang mau bangun coltroge, sapa yang mau bangun galangan kapal dan lainnya," ujar dia.

"Jadi infrastruktur utama yang membangun pemerintah, sisanya itu swasta atau investor," tambah dia.

Potensi perikanan

Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan mencapai 1,62 juta ton per tahun.

Selain itu, dari sembilan wilayah fishing ground utama Indonesia, tiga di antaranya berada di perairan Maluku yaitu di Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram.

Menurut Kasrul, dari hasil kajian kementrian kelautan dan perikanan hasil produksi perikanan di Maluku bisa mencapai Rp 292 miliar setiap harinya.

Kasrul menyebut, jika lumbung ikan nasional sudah berjalan maka potensi tersebut bisa dimanfaatkan lebih besar lagi.

"Kajian kementrian perikanan itu kalau dimaksimalkan satu hari bisa menghasilkan kurang lebih Rp 292 miliar loh, kalau 365 hari triliunan itu yang nanti dimaksimalkan," kata dia.

Ia mengatakan, setelah program lumbung ikan nasional berjalan, maka nelayan lokal akan sangat diuntungkan.

Sebab, hasil tangkapan nelayan akan langsung diambil oleh kapal-kapal yang datang ke pelabuhan.

Baca juga: Pelabuhan Baru di Ambon Dibangun untuk Sentra Lumbung Ikan Nasional

Selain itu, keberadaan infrastruktur pendukung lumbung ikan nasional juga akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak.

Kasul menyatakan, sesuai kajian diperkirakan sekitar 2.000 kapal akan beroperasi di perairan Maluku sebagai konsekwensi dari realisasi porgram lumbung ikan nasional.

"Jadi, ada penyiapan tenaga yang begitu banyak yang ada di situ. Tentu Efeknya ke  masyarakat dan melayan sangat besar. Siapa yang menangkap peluang itu ya bagus, terutama masyarakat sekitar," ungkap dia.

Program lumbung ikan nasional di Maluku sendiri telah dicanangkan sejak 10 tahun lalu oleh Presiden ke-6 Susilo Bambanh Yudhoyono, namun baru direalisasi pada tahun 2021.