Tol Padang-Pekanbaru Terkendala Pembebasan Tanah, DPD RI: Jika Sumbar-Riau Terputus, Harga Cabai Bisa Tembus Rp 150.000

PADANG, KOMPAS.com - Komite II Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti proses pembangunan Tol Padang-Pekanbaru yang terkendala persoalan pembebasan lahan di Sumbar.

Sejumlah anggota Komite II DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua Abdul Puteh turun ke Sumbar melakukan kunjungan kerja, Senin (22/3/2021).

Puteh juga membawa anggota DPD RI asal Sumbar, Emma Yohanna, Edwin Pratama Putra, Aji Mirni Mawardi, Dedi Iskandar Batubara, TGH Ibnu Khalil dan Dharma Setiawan dalam kunjungan itu.

"Kita mendorong Pemprov Sumbar agar segera menyelesaikan persoalan tol Padang-Pekanbaru ini. Ini proyek strategis nasional yang menghubungkan Sumbar dengan Riau," kata Puteh saat pertemuan dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Senin.

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Proyek Tol Padang-Pekanbaru Berhenti Sementara, Ketua DPRD: Ini Masalah Serius

Mantan Gubernur Aceh itu mengatakan proyek strategis nasional itu bisa menghidupkan sektor ekonomi kedua belah pihak.

"Selain itu juga menghidupkan sektor lain seperti pariwisata dan lainnya," jelas Puteh.

Sementara Anggota DPD RI asal Riau, Edwin Pratama Putra mendorong agar Pemprov Sumbar meniru langkah Riau dalam hal pembebasan tanah.

"Kalau kami di Riau pembebasan tanah tidak begitu masalah. Salah satu strateginya adalah melibatkan anggota DPD dan DPR RI asal Riau sendiri," kata Edwin.

Baca juga: Tol Padang - Pekanbaru Bermasalah, DPRD Akan Panggil Gubernur Sumbar

Jika Sumbar-Riau terputus,  harga cabai bisa tembus Rp 150.000

Edwin menceritakan saat itu Gubernur Riau meminta anggota DPD dan DPR RI membantu Pemprov dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.

"Kita bantu. Reses-reses kami arahkan ke daerah tol itu. Sekaligus kami sosialisasi. Akhirnya tidak ada masalah," jelas Edwin.

Menurut Edwin, Riau sangat mendukung selesainya tol Padang-Pekanbaru dengan cepat.

"Jika jalan Sumbar Riau putus, harga cabai bisa Rp 150.000 per kilo. Ini karena suplai dari Sumbar terputus juga," kata Edwin.

Baca juga: Pembebasan Lahan Belum Beres, Proyek Tol Padang-Pekanbaru Dihentikan Sementara

Anggota DPD RI asal Sumbar, Emma Yohanna juga mendesak agar Pemprov Sumbar melibatkan DPD RI untuk mengatasi persoalan yang ada.

"Kebetulan kita ada di Komite II yang bermitra dengan BUMN. Ini akan kita bantu. Jika tol ada, manfaat yang dirasakan bukan hanya Sumbar saja, tapi juga daerah tetangga," jelas Emma.

Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan dukungan dari anggota DPD RI tersebut sangat bermanfaat sebagai solusi dari persoalan yang ada.

"Nanti bisa kita tiru juga seperti Riau. Kita akan minta dukungan dari anggota DPD dan DPR RI asal Sumbar," kata Mahyeldi.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPR RI Komisi V Bidang Infrastruktur dan Perhubungan, Athari Gauthi Ardi meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menuntaskan proses pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru, ruas Padang-Sicincin.

Akibat belum tuntasnya pembebasan lahan itu, pembangunan fisik menjadi mangkrak dan terancam dihentikan sementara tahun 2021 ini.

"Sudah tiga tahun sejak diresmikan Presiden Joko Widodo tahun 2018 lalu, progres pembangunan tol itu terganjal pembebasan lahan," kata Athari yang dihubungi Kompas.com, Senin (8/3/2021).

Sementara Project Director Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya, Marthen Robert Singal menegaskan, pihaknya tetap melanjutkan pengerjaan jalan tol pada lahan yang sudah dibebaskan sebelumnya.

"PT. Hutama Karya bukan menghentikan pembangunan, tapi hanya akan mengerjakan pada lahan yang sudah dibebaskan.Jika tersedia kelebihan sumber daya, maka akan dilakukan refocusing ke ruas lain yang lebih siap lahannya,” kata Marthen.

Marthen mengatakan dengan kemampuan sumber daya dan kemampuan ekuitas yang sangat terbatas, maka PT. Hutama Karya diminta melakukan refocusing pada ruas-ruas yang lebih siap, sehingga hasilnya bisa lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dari total lahan sepanjang 36,6 kilometer yang dibutuhkan untuk pembangunan tol, yang baru berhasil ditetapkan lokasinya baru sepanjang 4,2 kilometer.

Sisanya masih terkendala dalam hal pembebasan lahan.