Buka Keran Impor, Pemerintah Dianggap Tak Punya Desain Pengembangan Industri Garam

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) angkat bicara terkait rencana pemerintah yang akan melakukan kebijakan impor garam.

Kebijakan pemerintah tersebut dinilai bersifat reaktif jangka pendek dan tidak konstruktif.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM Putut Indriyono menyayangkan rencana kebijakan pemerintah untuk membuka impor garam.

"Pemerintah terkesan belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang di dalamnya seharusnya berisi strategi komprehensif dan peta jalannya," ujar Putut Indriyono dalam keterangan tertulis Humas UGM, Selasa (16/03/2021).

Baca juga: Jeritan Petani Garam di Tengah Rencana Pemerintah Impor Garam: Ribuan Kantong Tertimbun di Gudang

Putut menyampaikan, pemerintah tidak melihat dari sisi strategi pengembangan industri garam nasional jangka menengah dan panjang.

Pemerintah dianggap cenderung mengambil kebijakan impor dengan hanya merespons kecenderungan permintaan pasar.

"Kebijakan cenderung bersifat reaktif jangka pendek dan tidak konstruktif," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah impor semacam ini selalu terus berulang. Pemerintah dinilainya tidak pernah belajar dari pengalaman.

"Setiap kali pemerintah membuka impor garam, selalu tanpa jawaban kepastian bahwa tahun depan tidak dilakukan kebijakan yang sama," tegasnya.

Baca juga: Era SBY dan Jokowi Sama Saja, Tiap Tahun Impor Garam Jutaan Ton

Pemerintah seharusnya memiliki data yang valid soal kebutuhan garam dan memperhatikan kesejahteraan petani garam. 

Angka kebutuhan garam setiap tahun seharusnya sudah diprediksi tonasenya, sehingga ada target pengurangan impor dari tahun ke tahun yang diikuti dengan target kebijakan produksi dari dalam negeri.

"Bila hal ini dilakukan beberapa tahun ke depan maka swasembada garam dapat dicapai," tandasnya.