Ketua DPC Demokrat Ini Akui Ada Pembagian Uang Saat KLB, tetapi Bukan Rp 100 Juta

PADANG SIDEMPUAN, KOMPAS.com - Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Khoiruddin Nasution mengaku hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Ya, saya hadir dan mengikuti seluruh rangkaian proses KLB yang digelar di Sibolangit kemarin," ujar Khoiruddin saat dikonfirmasi, Kamis (11/3/2021).

Khoiruddin mengatakan, dia hadir di KLB tersebut tanpa ada paksaan dan intervensi dari mana pun.

Baca juga: Pria Ini Ditawari Rp 100 Juta oleh Seorang Oknum supaya Ikut KLB di Deli Serdang

Khoiruddin mengatakan, kehadirannya murni atas panggilan hati untuk membawa Partai Demokrat yang lebih demokratis ke depannya.

"Saya tidak masalah di Plt-kan. Toh, sampai saat ini SK pemberhentian saya juga belum ada saya terima, dan kita tunggu saja keputusan dari Kemenkumham," ucap Khoiruddin.

Khoiruddin menjelaskan soal adanya isu iming-iming uang Rp100 juta kepada kader yang hadir mengikuti KLB.

Khoiruddin membantah isu tersebut.

Baca juga: Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Khoiruddin mengakui bahwa memang ada uang yang diberikan.

Namun, uang itu bukan sebagai bayaran kehadiran. Namun, itu sebagai pengganti uang transpor bagi kader yang hadir.

"Tidak ada itu. Yang ada pengganti uang transpor dan besarannya Rp juta sampai Rp 25 juta, tergantung jauh jaraknya. Untuk iming-iming sampai Rp 100 juta, itu tidak benar," ucap Khoiruddin.

Soal pemecatan

Khoiruddin disebut telah dipecat oleh DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Namun, hingga saat ini Khoiruddin belum menerima secara resmi surat pemberhentian dari jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan.

"Belum ada, sampai saat ini saya belum menerima surat pemberhentian itu secara resmi," kata Khoiruddin.

Khoiruddin mengatakan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang dipimpin AHY saat ini sangat tidak demokratis.

Seperti adanya aturan untuk permintaan izin majelis tinggi sebelum menggelar KLB.

"AD/ART itu sudah kami batalkan pada KLB kemarin, dan untuk 2/3 DPD, serta 1/2 DPC sebagai syarat untuk melakukan KLB, itu sudah terpenuhi. Lebih kurang ada 414 DPD dan DPC yang meminta dilakukan KLB," sebut Khoirudin.

Sementara itu, Partai Demokrat kubu AHY menunjuk Parlinsyah Harahap sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC Demokrat Padang Sidempuan.

"Sesuai dengan SK yang diberikan, saya dipercayakan pengurus DPP sebagai Pelaksana tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan," ujar Parlinsyah saat ditemui di Kantor Fraksi Partai Demokrat DPRD Padang Sidempuan, Selasa (9/3/2021).