Ridwan Kamil Sambut Baik Rencana Proyek LRT dan MRT di Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik rencana pemerintah pusat yang akan membangun light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT) di Bandung.

Proyek LRT dan MRT itu melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Pria yang akrab disapa Emil itu sudah memperhitungkan bahwa proyek pembangunan moda transportasi modern itu tidak akan bisa dilakukan oleh dana negara.

"Saya sejak zaman Wali Kota sudah menunggu dan kesimpulannya satu, membangun LRT, MRT ini tidak bisa menggunakan dana daerah. Pasti dananya habis dan tidak mungkin. Kecuali itu jadi proyek nasional, bisa APBN, bisa investasi," kata Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Ridwan Kamil: Ada Hadiah 10 Rumah dan 10 Motor untuk Pahlawan Covid-19

Emil pun mendukung penuh rencana tersebut.

Apalagi hadirnya transportasi massal yang modern jadi salah satu impiannya sejak menjabat Wali Kota Bandung.

"Saya mengucap syukur kalau rencana ini bisa diekseksui. Karena wilayah Bandung Raya ini sudah terlalu berat, 10 juta (kendaraan). Menghubungkan pergerakan ekonomi kalau semua pakai motor, mobil tidak akan terselesaikan. Melihat Jakarta kan punya, kita juga harus punya," kata Emil.

Baca juga: LRT dan MRT di 5 Kota Segera Dibangun, Bukan dari APBN atau Utang

Seperti diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan sejumlah bocoran proyek baru berupa LRT dan MRT di 5 kota.

Ia menyebut, proyek-proyek ini merupakan bagian dari sejumlah infrastruktur transportasi yang perlu dibangun dan tidak bisa mengandalkan APBN murni.

Menurut dia, LRT dan MRT direncanakan akan dibangun di Bali, Medan, Bandung, Makassar, dan Surabaya.

Selain di subsektor perkeretaapian, ada pula rencana membangun Pelabuhan Garonggong Sulsel, Pelabuhan Baru di Ambon dan Palembang.

Kemudian Bandara Singkawang, Bandara Fakfak dan Manokwari di Papua, Bandara Mentawai, dan Seaplane di Banda Neira.

Terbentuknya SWF atau LPI yang terwujud dengan nama Indonesia Investment Authority (INA), membuka peluang proyek-proyek itu dibangun tanpa mengandalkan APBN atau utang.

“Untuk merespons peluang ini. Saya meminta jajaran Kemenhub untuk mengenal dan mempelajari SWF lebih dalam untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia,” kata Budi Karya dalam Webinar bertema Peluang Pendanaan SWF untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi melalui SWF diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

SWF menjadi alternatif pendanaan di luar APBN yang terbatas.

“Kami mengapresiasi terbentuknya SWF Indonesia yaitu Indonesia Investment Authority (INA),” kata Budi.