Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicopot dari Pengurus Demokrat, Mirwan Amir Pasrah soal Pencalegan

Kompas.com - 21/04/2013, 23:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir, dicopot dari kepengurusan Partai Demokrat. Sebelumnya, dia adalah Wakil Bendahara Umum. Mirwan pun kini pasrah akan nasib pencalonannya sebagai anggota legislatif.

"Mungkin ketum saya sudah lupa dengan nama saya, jadinya dicoret dari kepengurusan. Saya tidak tahu alasannya apa, tanya ke ketua umum," ujar Mirwan saat dihubungi, Minggu (21/4/2013). Dia yang tengah menunaikan ibadah umrah itu mengatakan tak terlalu mempersoalkan pencopotannya.

Sebagai kader, Mirwan mengaku siap mengikuti apa pun keinginan ketua umum. "Kan kader yang santun ikut saja," imbuhnya.

Setelah tak lagi mempunyai posisi di Partai Demokrat, Mirwan memastikan dia akan tetap menjadi kader partai yang kini dinakhodai Susilo Bambang Yudhoyono itu. Pasalnya, Mirwan merasa turut membesarkan dan membiayai Partai Demokrat di Aceh. "Dulu tahun 2001 enggak ada yang mau pegang Partai Demokrat di Aceh karena takut. Takut sama GAM dan belum dikenal," imbuhnya.

Mirwan merupakan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh. Ia juga kini menjadi anggota Komisi I DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada Pemilu 2014 nanti, Mirwan masih tetap mengajukan diri sebagai caleg. Namun, setelah pencopotan jabatan, Mirwan pun mengaku pasrah lantaran kini peringkat namanya melorot dibandingkan pada pemilu sebelumnya. "Saya dapat berita nih kayaknya nomor DCS-nya juga nomor besar (urutan bawah)," kata Mirwan.

Partai Demokrat mengumumkan struktur barunya, Minggu (21/4/2013) siang, sebagai tindak lanjut Kongres Luar Biasa (KLB) pada akhir Maret 2013. Dalam kongres itu, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum.

Perombakan struktur partai pun mulai dilakukan. Beberapa yang diketahui sudah dicopot dari jabatannya adalah Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani, Wakil Bendahara Umum Mirwan Amir, dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Gede Pasek Suardika.

Ketiganya memiliki hubungan cukup dekat dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, Wakil Ketua Umum Max Sopacua memastikan alasan pencopotan itu bukan karena faktor faksi-faksi di partainya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com