Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicopot dari Pengurus Demokrat, Mirwan Amir Pasrah soal Pencalegan

Kompas.com - 21/04/2013, 23:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir, dicopot dari kepengurusan Partai Demokrat. Sebelumnya, dia adalah Wakil Bendahara Umum. Mirwan pun kini pasrah akan nasib pencalonannya sebagai anggota legislatif.

"Mungkin ketum saya sudah lupa dengan nama saya, jadinya dicoret dari kepengurusan. Saya tidak tahu alasannya apa, tanya ke ketua umum," ujar Mirwan saat dihubungi, Minggu (21/4/2013). Dia yang tengah menunaikan ibadah umrah itu mengatakan tak terlalu mempersoalkan pencopotannya.

Sebagai kader, Mirwan mengaku siap mengikuti apa pun keinginan ketua umum. "Kan kader yang santun ikut saja," imbuhnya.

Setelah tak lagi mempunyai posisi di Partai Demokrat, Mirwan memastikan dia akan tetap menjadi kader partai yang kini dinakhodai Susilo Bambang Yudhoyono itu. Pasalnya, Mirwan merasa turut membesarkan dan membiayai Partai Demokrat di Aceh. "Dulu tahun 2001 enggak ada yang mau pegang Partai Demokrat di Aceh karena takut. Takut sama GAM dan belum dikenal," imbuhnya.

Mirwan merupakan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh. Ia juga kini menjadi anggota Komisi I DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada Pemilu 2014 nanti, Mirwan masih tetap mengajukan diri sebagai caleg. Namun, setelah pencopotan jabatan, Mirwan pun mengaku pasrah lantaran kini peringkat namanya melorot dibandingkan pada pemilu sebelumnya. "Saya dapat berita nih kayaknya nomor DCS-nya juga nomor besar (urutan bawah)," kata Mirwan.

Partai Demokrat mengumumkan struktur barunya, Minggu (21/4/2013) siang, sebagai tindak lanjut Kongres Luar Biasa (KLB) pada akhir Maret 2013. Dalam kongres itu, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum.

Perombakan struktur partai pun mulai dilakukan. Beberapa yang diketahui sudah dicopot dari jabatannya adalah Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani, Wakil Bendahara Umum Mirwan Amir, dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Gede Pasek Suardika.

Ketiganya memiliki hubungan cukup dekat dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, Wakil Ketua Umum Max Sopacua memastikan alasan pencopotan itu bukan karena faktor faksi-faksi di partainya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

    Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

    Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

    Nasional
    Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

    Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

    Nasional
    Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

    Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

    Nasional
    Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

    Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

    Nasional
    Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

    Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

    Nasional
    Mengganggu Pemerintahan

    Mengganggu Pemerintahan

    Nasional
    Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

    Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

    Nasional
    Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

    Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

    Nasional
    Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

    Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

    Nasional
    Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

    Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

    Nasional
    Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

    Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

    Nasional
    Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

    Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com