Polri Membentuk Tim Khusus

Jakarta, Kompas - Upaya menciptakan stabilitas keamanan dan pengamanan pemilihan umum kepala daerah di Papua menjadi fokus kerja kepolisian setelah insiden penembakan oleh kelompok sipil bersenjata yang menewaskan 8 prajurit TNI dan 4 warga beberapa waktu lalu.

Selain itu, polisi juga berkonsentrasi pada upaya penegakan hukum dan mengusut pelaku penembakan tersebut. ”Kami kerja sama dengan TNI dalam penegakan hukum. Tim khusus sudah terbentuk. Kita tunggu hasilnya nanti,” kata Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Senin (25/2).

Untuk pengamanan pilkada di Papua, menurut Timur, kepolisian tidak menambah personel. Ia memastikan situasi keamanan di Papua saat ini relatif terkendali dan kondusif.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga mengatakan, status keamanan di Papua masih dalam kondisi tertib sipil. Karena itu, otoritas pengamanan di bawah kendali kepolisian. Sejauh ini, katanya, pelaku penyerangan diduga dari kelompok yang dipimpin Goliath Tabuni.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, ada tiga kelompok bersenjata di wilayah Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak.

Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih Brigjen Made Agra menduga, penyerangan yang menewaskan prajurit TNI di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, terkait dengan pilkada. Penyerangan pos TNI di Tingginambut diduga dipicu upaya kelompok bersenjata untuk menancapkan pengaruh di masyarakat.

Persoalan mendasar

Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai, Anton Aliabbas, mengatakan, kasus kekerasan di Papua terus berulang. Presiden harus menyatakan ada problem serius di Papua.

Selain hukum harus ditegakkan, pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan mendasar di Papua. Keberadaan 14.000 lebih pasukan TNI yang diterjunkan ke Papua tidak menyelesaikan masalah. Harus ada solusi lain dan jika jalan yang harus ditempuh adalah dialog, pemerintah harus menyelenggarakan.

Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi dan Kekerasan menuntut Presiden membuka dialog dengan Papua sama seperti untuk Gerakan Aceh Merdeka di Aceh.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyoroti sejumlah masalah di Papua yang saling terkait dan harus diselesaikan secara komprehensif. Pertama, pemerintah daerah tak efektif sehingga dana otonomi khusus (otsus) sebesar apa pun menjadi tak dapat maksimal digunakan.

”Kedua, otsus juga belum sepenuhnya dilaksanakan. Ketiga, Papua tak ada di ruang kosong. Ada pihak tertentu yang melirik dan lainnya,” ujar Mahfudz.

(why/ong/dik/nwo/kor)