Menanti Masterplan untuk Semua

Kompas.com - 03/01/2013, 03:44 WIB
Editor

Dalam kasus di Cilacap, Jawa Tengah, Kepala Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP) Badan Pengkajian dan Penerapan Tek- nologi (BPPT) Rahman Hidayat mengatakan, lembaganya sudah meneliti ancaman tsunami di kawasan itu sejak 2006. Selain melacak jejak paleotsunami, timnya melakukan survei untuk mengetahui dampak tsunami Pangandaran. Mereka juga melakukan pemetaan risiko bencana tsunami dan membuat pemodelan di kawasan tersebut. Namun, dalam penyusunan masterplan, khususnya kawasan Cilacap, BPPT tidak dilibatkan.

Atas inisiatif sendiri, BPPT mengajukan usulan rencana pembangunan tempat evakuasi di Cilacap. ”Saya dan Widjo Kongko (Koordinator Tsunami Research Group BPPT) menyampaikan konsep dan langkah apa yang harus dilakukan terkait pembangunan shelter evakuasi di Cilacap pada Agustus 2012,” katanya.

Sebulan berikutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap meminta BPDP BPPT untuk mendampingi dalam diskusi khusus terkait dengan rencana pembangunan tempat evakuasi di Cilacap. Pada kesempatan itu Widjo Kongko menjelaskan perlunya kajian yang serius dalam perencanaan. Salah satunya, pentingnya menggunakan peta landaan tsunami yang rinci dan berbasis riset.

Widjo dan Rahman menyampaikan usulan berupa bukit buatan. ”Tsunami di Cilacap berdasarkan simulasi, ketinggiannya diperkirakan sekitar 6 meter sehingga ideal dengan bukit terbuka hijau yang biayanya lebih murah dibandingkan bangunan empat lantai,” katanya. ”Desain di Cilacap akan berbeda dengan kebutuhan di Padang atau Banda Aceh. Intinya tiap tempat harus diperlakukan berbeda, tidak bisa dengan desain sama,” katanya. 

Dalam rapat itu, menurut Rahman, konsultan pemenang tender perencanaan hadir, termasuk Sudibyakto. ” Sayangnya, ’the show must go on. Business as usual’ . Sepertinya pekerjaan sudah telanjur di tangan konsultan. Hingga saat ini kami tidak pernah dihubungi, apalagi diminta pertimbangan,” kata Rahman.

Masalahnya, menurut Rahman, konsultan yang hadir saat itu mengaku awam tentang pekerjaan perencanaan ini. ”Prinsipnya, tidak harus BPPT yang melakukan pekerjaan itu, tetapi seharusnya pekerjaan itu dilakukan secara serius. Jangan hanya jadi proyek,” katanya.

Sebaliknya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyangkal jika pekerjaan shelter di Cilacap dipegang oleh salah satu konsultan. ”Masih usulan. BPBD mengusulkan bangunan tingkat empat. Bentuknya seperti escape building dan dijadikan kantor. Ada juga usulan bukit,” katanya. ”Dari BNPB malah menyetujui bentuk bukit. Tidak benar jika BNPB menolak bentuk bukit. Saat rapat saya yang justru mengusulkan bukit. Hanya anggarannya masih harus dihitung.”

Sutopo juga membantah keseragaman desain shelter tsunami. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai karakteristik geografis daerah. ”Fungsinya bukan hanya untuk shelter tsunami, melainkan multifungsi. Misalnya, bisa untuk pengajian, pertemuan masyarakat, olahraga, hingga kantor pemerintah,” katanya.

Keselamatan warga

Lepas dari silang sengkarut itu, Sudibyakto mengharapkan semua pihak bisa bekerja sama memperbaiki sistem mitigasi bencana. ”Selama ini masing-masing mengedepankan ego sektoral. Misalnya, BNPB bentuk Desa Tangguh Bencana, Kementerian Sosial membuat Desa Siaga Bencana, Kementerian Kesehatan juga punya program sejenis. Akhirnya tumpang tindih,” katanya.

Sudibyakto mengharapkan BNPB bisa memainkan perannya sebagai lembaga koordinatif. Artinya, menyatukan dan mewadahi berbagai kalangan, bukan sebaliknya, jalan sendiri dan meninggalkan para ahli. ”BNPB seharusnya bisa merangkul semua pihak,” katanya.

Yang diperlukan kini adalah kebesaran hati semua pihak untuk membuat Masterplan Tsunami menjadi lebih baik. Jutaan warga tergantung nasibnya pada cetak biru itu. Kesalahan pembuatan masterplan, selain merugikan anggaran negara, juga bisa menyebabkan jatuhnya banyak korban jika tsunami kembali terjadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.