Menanti Masterplan untuk Semua

Oleh Ahmad Arif

Gempa Aceh 26 Desember 2004 membuka kesadaran warga dunia tentang bahaya tsunami. Namun, bagi Pemerintah Indonesia, pembuka kesadaran itu adalah gempa kembar pada 11 April 2012. Walaupun tidak diikuti tsunami, gempa itu menunjukkan rapuhnya mitigasi bencana di negeri ini. 

Sewindu pascatsunami Aceh 2004 nyaris tak ada kemajuan berarti dalam mitigasi bencana. Pada April 2012 akhirnya disusun Masterplan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tsunami. Hal itu tentu menerbitkan harapan besar.

Awalnya adalah rapat terbatas kabinet pada 16 April 2012. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas evaluasi kejadian gempa bumi Aceh 11 April 2012 serta antisipasi bencana mendatang. Dalam evaluasi terlihat betapa rapuhnya mitigasi bencana di Indonesia, mulai dari lemahnya sistem peringatan dini hingga kacaunya proses evakuasi.

Pertemuan itu memutuskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengoordinasikan penyusunan rencana induk antisipasi ancaman tsunami 2012-2014. Sebulan kemudian, draf masterplan selesai disusun. Nilai anggaran yang diajukan Rp 16,7 triliun dalam kurun lima tahun. Untuk tahun 2013, anggaran disiapkan Rp 1 triliun.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain pemasangan sirene 1.375 unit, pembangunan tempat evakuasi sementara (shelter) 139 unit, pembangunan pusat pengendalian operasi di 50 kabupaten/kota, pembangunan rambu evakuasi di 51 kabupaten/kota, pengembangan 1.080 desa tangguh bencana, simulasi di 51 kabupaten/kota, sosialisasi dan diseminasi di 51 kabupaten/kota.

Sejumlah ahli gempa dan tsunami mengkritik keras masterplan itu. Mereka menilai masterplan disusun tergesa-gesa, tanpa dilandasi kajian ilmiah memadai (Kompas, 29 Desember 2012).

Penasihat BNPB Sudibyakto mengakui, masterplan disusun dalam waktu sangat pendek sehingga masih banyak kekurangan. ”Karena terdesak anggaran, peran perguruan tinggi dan peneliti diabaikan saat itu,” kata Sudibyakto yang juga Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. ”Saya setuju seharusnya masterplan didasari hasil penelitian rinci,” ujarnya.

Dia mencontohkan, untuk wilayah Cilacap, sudah ada peta landaan tsunami cukup rinci. ”Masalahnya bagaimana mendistribusikan shelter supaya fungsional, bagaimana desainnya harus dipikirkan lebih lanjut dan tidak boleh sembarangan. Tidak bisa hal itu diserahkan kepada konsultan,” katanya. ”Masterplan itu harus direvisi.”

Shelter tsunami