Antara Fragmentasi dan Jebakan Korupsi

Ranking IPM Aceh pun tak terlalu bagus, yaitu peringkat 18 dari 33 provinsi, kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian.

Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami, sekitar Rp 60 triliun dikucurkan untuk Aceh. Saat itu, hasil nya dapat langsung dirasakan dan terlihat bagi masyarakat Aceh. Namun, dengan dana APBD yang jauh lebih besar dibanding dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu dalam empat tahun terakhir, keluarannya tidak terlalu terlihat.

Sekarang, dengan jumlah dana yang begitu besar, semestinya permasalahan pembangunan di Aceh dapat dijembatani dan dipacu secara lebih cepat, kata Alfian.

Analis PECCAP, Harry Masyarafah, mengatakan, ketidakefisienan pengelol aan anggaran di Aceh salah satunya disebabkan tingginya alokasi untuk belanja tidak langsung dalam struktur belanja publik. Dia mencontohkan, anggaran pendidikan di Aceh, 76 persennya habis untuk belanja pegawai.

Padahal, untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, Aceh sangat membutuhkan peningkatan mutu pendidikan. Tapi, alokasi untuk peningkatan mutu ini sangat kecil. Belanja pegawainya yang justru sangat besar, kata dia.

Alfian menambahkan, intervensi politik dalam dalam penyusunan strategi ang garan juga menjadi penyebab ketidakefisienan anggaran. Hal ini ditambah lagi dengan indikasi korupsi yang masih tinggi di Aceh. Data yang dirilis oleh salah satu lembaga antikorupsi belum lama ini, yang menempatkan Aceh sebagai provinsi terkorup kedua di Indonesia, menjadi salah satu indikasi korupsi di Aceh menjadi penghambat penggunaan anggaran yang efektif.

Selain itu, selama ini Aceh dikenal sebagai salah satu daerah yang kerap terlambat dalam mengesahkan APBD. Hal itu berdampak kepada kecilnya realisa si atau penyerapan anggaran pada tahun berjalan. Kondisi ini terjadi sejak tahun 2008. Intervensi politik merupakan salah satu penyebab keterlambatan itu.

Kesalahan ini jangan terus terulang. Pastikan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan. Ketika kesejahteraan ini hanya menguntungkan segelintir orang, maka Aceh akan kembali terperangkap kekacauan . Saat ini pembangunan hanya menguntungkan segelintir elit di daerah. Padahal, ketika masa konflik kita justru mandiri, tandas Kemal.