Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Narkoba, dari Artis sampai Pejabat

Kompas.com - 07/06/2012, 15:52 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyalahgunaan narkotika tak mengenal profesi atau kalangan dalam strata ekonomi. Mulai dari artis, polisi, pedagang, hingga pejabat terlibat kasus penyalahgunaan narkotika.

"Berdasarkan penelitian, ini semua strata ekonomi dari yang tinggi, rendah, seluruh profesi di Indonesia, bisa dikatakan terdapat penyalahgunaan narkoba," kata Kepala Humas BNN, Komisaris Besar Sumirat Dwiyanto, di kantor BNN, Jl MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (7/6/2012).

Ia menjelaskan, para pengedar memang sengaja masuk ke kalangan-kalangan tertentu guna melemahkan profesi dan lembaga terkait. "Pengedar ini akan berusaha mempengaruhi mereka-mereka ini, supaya di profesi itu bisa menjadi semakin melemah, termasuk juga aparat dan petugas penegak hukum, mereka akan mempengaruhi, mencoba menggalang para penegak hukum ini dengan berbagai macam cara," terangnya.

Bahkan, BNN pernah mandapati seorang pengedar narkoba berasal dari kalangan internal BNN sendir. Ia mensinyalir, ada upaya penyusupan yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk melemahkan posisi lembaga-lembaga anti narkotika. Menurut catatan BNN, pada 2011 terjadi tindak penyalahgunan narkotika dari pihak kepolisian sebanyak 227 orang dan BNN 3 orang di wilayah Jakarta.

"Di lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, bahkan lembaga kepolisian dan BNN ada orang sebagai pencandu, sehingga mereka melemahkan lembaga yang ada," ujarnya.

Demi menegaskan perang terhadap narkoba, lanjut Sumirat, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan, Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba. Semua lembaga terkait ikut serta dalam memerangi narkoba.

"Presiden tegas, pimpinan Polri tegas, bahwa bagi mereka yang kedapatan penyalahgunaan narkoba hukumnya berat dan langsung dipecat dari jabatannya. Kalau kita bisa dikalahkan maka negara gagal," terangnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com