Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deteksi Narkotika, Petugas LP Bukan Anjing Herder

Kompas.com - 13/04/2012, 09:35 WIB
Susana Rita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Rumah Tahanan Batam Anak Agung Gde Krisna mengungkapkan, petugas lembaga pemasyarakatan dan rutan kesulitan mendeteksi penyelundupan narkotika ke penjara.

Hampir semua LP dan rutan termasuk Rutan Batam tidak memiliki alat deteksi (semacam sinar-X) atau anjing pelacak yang bisa mengendus barang haram tersebut.

"Kami ini bukan anjing herder," ungkap Agung saat ditemui di sela-sela kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis hingga Jumat (12-13/4/2012), ke Batam, Kepulauan Riau.

Dengan keterbatasan ini, jelas Agung, petugas LP dan rutan harus menghadapi modus penyelundupan narkotika yang berubah tiap waktu. Beragam cara digunakan, seperti melalui makanan yang dibawa pengunjung atau disembunyikan dalam sandal dan sepatu.

Hal yang jelas dilarang untuk dibawa pengunjung ketika membesuk napi adalah kacang tanah. Pasalnya, narkotika rentan dimasukkan ke dalamnya kemudian kulit kacang itu di lem kembali. Pihak rutan, jelas Agung, pernah dipinjami anjing pelacak oleh pihak kepolisian.

Awalnya, anjing tersebut berhasil menjalankan tugas mencari narkotika yang coba diselundupkan. Namun, lama kelamaan kemampuan itu hilang sehingga anjing herder tadi hanya mampu mengendus ikan asin.

"Mungkin karena anjing tadi butuh dilatih terus, ya. Selain itu, biaya pemeliharaannya juga cukup mahal. Bisa Rp 8 juta sebulan," kata dia. Terkait pemberantasan narkotika, Rutan Batam juga menggelar sidak rutin dan insidental.

Sidak rutin diadakan dua atau tiga kali sebulan. Pada 24 Maret lalu, pihaknya berhasil menemukan delapan paket sabu, 13 telepon genggam, dan puluhan bong atau alat isap buatan napi dari botol-botol bekas.

Selain itu, mereka juga menemukan 30 baterai telepon genggam dan kabel-kabel untuk mengisi baterai. Baterai diisi dengan cara menyuntik lampu penerangan di dalam sel. Saat ini, jumlah penghuni Rutan Batam sebanyak 429 orang.

Dari jumlah tersebut, 71 orang di antaranya terjerat kasus narkotika. Mereka ditempatkan di Blok A, yang khusus untuk kasus narkotika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com