Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TB Silalahi Minta Politik Uang Dibuktikan

Kompas.com - 10/02/2012, 21:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat (PD) TB Silalahi meminta kepada Diana Maringka, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, untuk membuktikan adanya politik uang ketika Kongres PD di Bandung tahun 2010. TB Silalahi mengatakan, ia sudah menghubungi Diana untuk meminta datang ke komisi pengawas dengan membawa bukti.

"Jadi jangan hanya bicara, tapi bawa alat bukti," kata dia ketika dihubungi, Jumat (10/2/2012) malam. TB Silalahi berjanji akan melakukan penyelidikan jika Diana memiliki bukti. Meski demikian, dia mempertanyakan langkah Diana yang baru mengungkapkan hal itu setelah dua tahun pascakongres.

"Kenapa sudah selesai, dia terima dan dia simpan duitnya? Itu ganjil. Walaupun begitu kita akan tindaklanjuti," kata TB Silalahi.

Sekretaris Dewan Kehormatan PD itu juga menyesalkan langkah Diana yang mengungkapkan hal itu kepada media, bukan kepada komisi pengawas. "Cara-cara seperti ini merusak nama partai," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Diana mengaku menerima uang sebesar Rp 100 juta dari kubu Anas Urbaningrum ketika kongres. Menurut Diana, tujuan pemberian itu agar ia memilih Anas sebagai Ketua Umum PD. Dia mengaku siap mengembalikan uang itu.

Sebelumnya, Ketua DPP PD Bidang Advokasi dan Hukum Benny K Harman yang pernah bergabung dalam tim sukses Anas, mengakui ada pemberian uang dari pihaknya. Menurut dia, uang itu untuk akomodasi para kader daerah.

"Apa bisa orang ke Bandung tanpa uang? Apa kita bawa (pengurus) DPC pakai jin?" kata Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com