Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Greenpeace Lakukan Kebohongan Publik

Kompas.com - 06/09/2011, 18:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - LSM asing Greenpeace cabang Indonesia diduga menerima kucuran dana sebesar Rp1.768.272.195, dari Greenpeace Asia Tenggara. Informasi penerimaan dana ini terpampang dalam laporan keuangan Greenpeace di dua harian nasional akhir Agustus lalu.

Padahal, sebelumnya pimpinan Greenpeace cabang Indonesia berulangkali membantah menerima bantuan dana dari luar negeri.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy menegaskan, dugaan pembohongan publik yang telah dilakukan LSM asing Greenpeace merupakan tindakan tidak terpuji. Apalagi, lanjut dia, apa motif dan kepentingan LSM itu bercokol di Indonesia, sudah menjadi pergunjingan publik. Banyak kalangan menilai, Greenpeace hanya akan merecoki pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah.

"Greenpeace tidak jujur," kata Romi sapaan akrab Romahurmuziy kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (6/9).

Menurut Romi, kehadiran Greenpeace sebagai LSM asing di Indonesia diduga bermasalah. Pasalnya, sumber dana Greenpeace tidak pernah diaudit oleh pemerintah. Sebab, yang berwenang melakukan audit terhadap LSM asing adalah pemerintah, bukan pihak swasta yang ditunjuk Greenpeace sendiri.

Untuk itu, DPR saat ini tengah menggodok UU tentang bagaimana mengatur LSM di Indonesia.

"Semua sumber dana LSM termasuk Greenpeace nantinya akan diaudit pemerintah langsung, bukan swasta. Ini sangat perlu untuk memastikan bahwa mereka memang bekerja dengan agenda yang sudah diprogram pendananya, bukan atas nama idealisme," kata Sekjen PPP ini.

Apalagi, lanjut Romi, bercokolnya Greenpeace di Indonesia dinilai belum membawa dampak apa-apa terhadap kemajuan bangsa. Itu sebabnya, ada atau tidak ada Greenpeace di Indonesia, bukan menjadi soal.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Michael Tene mengungkapkan, setiap dana yang diperoleh LSM asing seperti Greenpeace wajib dilaporkan ke pemerintah Indonesia.

Hal senada juga diungkapkan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek yangmengemukakan, pemerintah berhak dan wajib mengetahui setiap sumber dana seluruh LSM, terutama LSM asing seperti Greenpeace.

"Dalam UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas, itu jelas diatur semua. Di situ disebutkan, setiap LSM termasuk LSM asing wajib melaporkan sumber harta dan kekayaannya kepada pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Jurukampanye Media Greenpeace Asia Tenggara Hikmat Soeriatanuwijaya membantah tudingan kalangan tertentu Indonesia bahwa organisasi sosial itu ingin merusak ekonomi Indonesia dan ditunggangi kepentingan bisnis negara maju.

Menurut Hikmat, Greenpeace tidak hanya ada di Indonesia, tetapi ada di lebih 40 negara, sebagian besar di negara maju.

Semua pihak, termasuk masyarakat dapat mengetahui secara jelas program dan kegiatan Greenpeace pada situs www.greenpeace.org.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com