Mewariskan Kemiskinan-Pengangguran?

Pertanyaan yang penting adalah bagaimana setelah 2025? Jika proyeksi demografi kita lanjutkan sampai 2050, gambar yang kita peroleh tidak terlalu cerah. Moertiningsih (2004) dari Universitas Indonesia serta Mason, Lee, dan Russo (2000) dari East West Centre mengungkapkan bahwa Indonesia akan menghadapi persoalan penduduk usia lanjut (aging population) pada 2050.

Moertiningsih (2004) bahkan menunjukkan bahwa Indonesia hanya punya waktu 10 tahun dalam periode emasnya (2020-2030). Saya sepakat dengan Moertiningsih. Studi East West Centre menunjukkan, pada tahun 2025 ini rasio ketergantungan Indonesia adalah 0,45. Namun, angka ini akan meningkat tajam menjadi 0,573 pada 2050, yakni menjadi 0,26 dari 0,073 (2000). Artinya, setelah periode 2020-2030 porsi penduduk tua semakin meningkat tajam.

Tak cukup

Seperti dibahas di atas, defisit anggaran akan meningkat. Selain itu, tabungan menurun, investasi menurun, defisit transaksi berjalan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi menurun. Kita akan punya persoalan yang mirip dengan masalah yang dihadapi negara-negara G-7 saat ini walau dalam skala yang lebih ringan. Akibatnya, economic support ratio (rasio penduduk produktif dibandingkan penduduk yang mengonsumsi) akan mengalami penurunan. Ini soal yang amat serius. Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya?

Pertama, untuk mempertahankan proyeksi penduduk dengan tingkat kelahiran dan kematian yang rendah, program Keluarga Berencana harus diefektifkan. Kedua, manusia tak bisa menahan usianya untuk tetap muda, transisi demografi tak bisa dihindari. Seperti orang yang akan memasuki usia tuanya pada tahun 2050, Indonesia harus memiliki tabungan yang cukup. Untuk memiliki tabungan yang cukup, kita harus bekerja lebih keras, pertumbuhan pendapatan harus lebih tinggi.

Implikasinya, pertumbuhan ekonomi 6,0-6,5 persen jauh dari cukup. Tengok Korea Selatan ketika mereka menikmati keuntungan demografi dan modal: pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 8,5 persen dalam periode 1981-1995. Rasio investasi/PDB-nya praktis berada di atas 30 persen dan bahkan mencapai lebih dari 40 persen dalam tahun 1991, begitu juga dengan rasio tabungan (mencapai 40 persen pada tahun 1988).

Sementara dalam kasus kita, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 6,5 persen dan sulit sekali mencapai 7 persen karena kendala infrastruktur. Untuk tumbuh di atas 8 persen, kita membutuhkan rasio investasi/PDB sekitar 40 persen. Adapun tabungan kita saat ini baru sekitar 33 persen. Ini tak cukup untuk membiayai investasi. Jika kita mengandalkan arus modal masuk, itu berarti defisit transaksi berjalan akan mencapai 7 persen. Sebuah angka yang tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, sumber pembiayaan harus datang dari dua sisi: domestik dan kemudian dilengkapi dengan pembiayaan dari luar. Tabungan domestik jelas harus ditingkatkan. Ini hanya bisa dilakukan jika pertumbuhan ekonomi tinggi dan alokasi yang tak produktif, seperti subsidi BBM, diubah menjadi subsidi kepada penduduk miskin dan alokasi untuk belanja modal dan infrastruktur. Kita juga harus sadar, tabungan domestik tak bisa tumbuh cukup cepat dalam jangka waktu pendek. Implikasinya, Indonesia juga harus menjadi negara terbuka.

Dengan skenario ini, kita tak bisa lagi mengatakan bahwa ekonomi baik karena tumbuh 6,5 persen. Yang kita butuhkan, pertumbuhan di atas 8 persen sampai tahun 2030. Apabila gagal, kita hanya akan mewariskan kemiskinan dan pengangguran yang amat serius bagi anak cucu kita pada 2050. Selagi Indonesia memasuki usia mudanya saat ini, potensi untuk pertumbuhan tinggi harus dioptimalkan.

Jika ini luput, ibarat orang tua yang mulai sakit-sakitan—dan tak memiliki tabungan yang cukup—kita hanya akan meninggalkan kemiskinan dan pengangguran untuk anak cucu kita. Ada baiknya kita ingat, nasib anak cucu kita ditentukan oleh langkah kita hari ini.

MUHAMMAD CHATIB BASRI Pendiri CReco Research Institute