KPK Periksa Bendahara Umum PAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Jumat (29/4/2011), menjadwalkan untuk memeriksa Bendahara Umum Partai Amanat Nasional Jon Erizal sebagai saksi dalam kasus dugaan biaya pengangkutan kereta api listrik hibah dari Jepang di Departemen Perhubungan pada 2006-2007. Jon diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Powertel.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Jumat.

Namun, Johan belum dapat menjelaskan keterkaitan PT Powertel dalam kasus ini. Sebelumnya KPK menetapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian Soemino Eko Saputra sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 miliar tersebut. Kasus dugaan korupsi biaya pengangkutan KRL hibah dari Jepang di Departemen Perhubungan ini terjadi saat Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjabat sebagai Menteri Perhubungan.

Kasus bermula saat perusahaan Sumitomo asal Jepang menghibahkan 60 KRL bekas kepada Indonesia. Biaya pengiriman KRL tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Indonesia. Dalam proses pengiriman KRL tersebut, KPK menemukan penggelembungan dana Rp 11 miliar.

Soemino diduga bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Ia disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait kasus ini, Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan akan menelusuri kemungkinan keterlibatan Hatta Rajasa dan adiknya, Hafiz Tohir.

Sebelumnya, Soemino melalui kuasa hukumnya, Tumpal Halomoan, meminta KPK menelusuri keterlibatan Hatta. Hatta dinilai sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan pengadaan kereta hibah dari Jepang itu.

Tumpal juga mengungkapkan adanya peranan adik Hatta, yakni Hafiz, dalam pengadaan kereta hibah itu. Hafiz, katanya, diikutkan ke Jepang saat Dephub melakukan survei.