Tragedi Tangse dan Ironisme Moratorium

Hasil penelitian Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) pada tahun 2009, kehilangan hutan di Aceh rata-rata 0,9 persen per tahun. Dalam penelitiannya, YEL juga menyebutkan, deforestasi itu telah menurunkan jumlah air dalam tanah di hutan yang menjadi sumber mata air sungai-sungai hingga 50 persen di Aceh. Hal itu akibat menurunnya fungsi hutan dalam menyimpan air.

Maka tak heran, dengan curah hujan yang tinggi beberapa bulan terakhir, hutan tak lagi mampu menampung dan menyimpan air. Air pun meluncur menggerus permukaan tanah hutan yang gundul dan menjelma menjadi banjir bandang.

Banjir bandang Tangse bukan satu-satunya bencana paskamoratorium. Banjir bandang besar di Aceh Tamiang 3,5 tahun silam, serta banjir-banjir di wilayah Subussalam, Singkil, Meulaboh, Nagan Raya, dan Aceh Tengah dalam dua bulan terakhir adalah bukti hutan tak lagi optimal menyimpan air.

Ironisnya, meskipun mengakui banjir bandang ini disebabkan pembalakan liar, pemerintah daerah membantah keras bahwa pembalakan liar itu terjadi akhir-akhir ini. Mirza, misalnya, yakin, kayu gelondongan yang terbawa banjir Tangse adalah kayu lama sebelum moratorium.

Dalam beberapa kesempatan, Irwandi justru mengklaim kesuksesan paskamoratorium. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Moratorium seolah hanya alat pencitraan politik semata tanpa implementasi serius. Meskipun hampir selama 4 tahun dijalankan, tak ada rencana tata ruang kehutanan sebagai substansi moratorium. Selain itu, masih ada pemberian hak guna usaha (HGU) untuk 200 perusahaan, serta penerbitan 108 izin penambangan.

Oleh karena itu, keseriusan pemerintah, baik daerah maupun pusat, melaksanakan moratorium sangat ditunggu. Jika tidak, tragedi Tangse hanyalah awal dari rentetan tragedi manusia oleh alam.