Benarkah 7 Tahun Terlalu Ringan?

Lolos dari skenario

Jhonson Panjaitan, praktisi hukum sekaligus penasihat di Indonesian Police Watch (IPW) mengatakan, dengan putusan itu, majelis hakim berhasil keluar dari skenario Polri dan Kejaksaan yang mencoba menutup perkara besar Gayus lainnya yakni kepemilikan harta Rp 100 miliar. Skenario itu, kata dia, dengan memainkan psikologi dan pengetahuan masyarakat sebelum vonis.

"Hakim tidak mau terjebak. Dalam pertimbangan hakim, dia katakan putusan hanya berdasarkan dakwaan dan apa yang terbukti di sidang. Dia enggak mau dikaitkan dengan yang lain. Kenapa? karena di dakwaan tidak ada soal Rp 24 miliar dan Rp 74 miliar, apalagi soal pajak yang dikemplang. Hakim tak bisa memvonis di luar dakwaan," ucap Jhonson.

Ia menilai, hakim sepertinya berpendapat bahwa Gayus tidak pantas divonis tinggi dengan dakwaan yang kecil. Melihat dakwaan itu pula, dia menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menghukum Gayus selama 20 tahun penjara terlalu "bombastis". Tuntutan tinggi itu termasuk dalam skenario pengalihan isu.

"Dengan putusan itu terbukti para penegak hukum membelokkan masalah. Jadi, jangan putusan dipakai sebagai dasar untuk menutupi persoalan lain yang sangat besar. Selanjutnya harus diungkap lebih besar lagi," tambah dia.

Vonis maksimal

Setelah empat kasus ini rampung, Gayus masih harus berhadapan dengan sederet kasus yang jauh lebih besar. Gayus telah ditetapkan tersangka penyuapan kepala rutan beserta delapan anak buahnya, tersangka pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono, dan paling berat tersangka terkait kepemilikan harta Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar yang diberkas terpisah.

Donal Fariz, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan, Polri dan Kejaksaan harus serius menangani seluruh kasus itu. Jangan ada lagi pengkerdilan perkara. Nantinya, kata dia, jaksa harus menuntut serta hakim memvonis maksimal, khususnya terkait kasus pajak.

"Kasus PT SAT kecil, nominalnya hanya Rp 500-an juta. Secara nominal jauh dibanding kasus yang akan disidang nanti. Ada 151 wajib pajak yang datanya baru diterima Polri. Ada tiga wajib pajak bermasalah yang beri uang Rp 28 miliar. Maka, secara rasional kasus itu harus diberi sanksi yang maksimal," ucap dia.

Dikatakan Donal, terkait kasus pajak, Gayus seharusnya bisa dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya sekedar pasal gratifikasi. Dua pasal itu terkait perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Hukuman maksimal dua pasal itu yakni penjara seumur hidup.

Hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menghukum maksimal nanti, tambah Donal, adalah tindakan Gayus yang mengulangi berbagai tindak pidana selama proses sidang di PN Jaksel. Semoga rentetan kasus itu dapat memberi rasa keadilan masyarakat.