Astaga, Hutan di Sumsel Makin Rusak

PALEMBANG, KOMPAS.com   - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan mengingatkan bahwa kondisi hutan di daerah ini terus mengalami kerusakan dan penyusutan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, Anwar Sadat, di Palembang, Jumat, menyebutkan dari 3,7 hektar (ha)  hutan di Sumsel, saat ini hanya tersisa kurang dari 1 juta ha saja.

Menurut dia, penyumbang terbesar kerusakan hutan Sumsel itu akibat aktivitas industri, pertambangan, perkebunan, pertambakan dan hutan tanaman industri (HTI), pembangunan infrastruktur (pelabuhan dan rel kereta api), serta aktivitas penebangan hutan secara melawan hukum (Ilegal).

Sadat menjelaskan, dari sektor pertambangan terdapat hampir 20 ribu ha areal lindung di daerah Kabupaten Lahat menjadi kawasan pertambangan terbuka oleh sejumlah perusahaan baik BUMN, BUMD dan milik swasta.

"Parahnya, kuasa penambangan tersebut tidak mendapatkan izin pinjam kawasan, sebagai tertuang dalam Undang-Undang Kehutanan," kata dia pula.

Proses Pemiskinan
Praktik eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuka seluas-luasnya untuk investasi bidang perkebunan, menurut Hendri Lubis, anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumsel, merupakan proses pemiskinan bagi rakyat kecil atau petani.

Praktik eksploitasi yang dilakukan, dengan mengkonversi kawasan hutan menjadi area perkebunan serta lahan pertanian, mengakibatkan penyempitan alat produksi bagi para petani.
Ia mengungkapkan, terjadi kerusakan alam, karena penguasaan hutan atau lahan eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara berlebihan oleh pihak perusahaan.

Terjadi pula peningkatan jumlah warga miskin karena lahan yang lambat laun diambil alih oleh perusahaan.  "Padahal sebagian besar petani pencahariannya di area perhutanan," ujar dia lagi.

Menurut Hendri, kasus sengketa lahan antara warga dengan pihak perusahaan di daerah tersebut juga makin mengemuka.

Walhi Sumsel menyebutkan, tahun 2009 tercatat 21 kasus struktural luas lahan sengketa 24.243 ha dengan korban sebanyak 3.224 kepala keluarga (KK).  Pada tahun 2010, sengketa lahan bertambah seluas 4.755 ha dengan melibatkan 1.501 KK, dari lima kasus yang mencuat.