Tari Saman, Goyang Sunda, dan Wisata

Ekshibisi budaya Indonesia kembali bermain penuh pada acara Indonesian Night di panggung besar (untuk umum) Vakantiebeurs, Jumat. Semua musisi dan penari, termasuk dari Maluku dan Nusa Tenggara Timur, bergabung dan tampil di panggung ini di depan pengunjung Vakantiebeurs, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Jero Wacik, serta masyarakat Indonesia di Belanda.

Penampilan tarian-tarian Nusantara ini terasa pas karena tema pekan promosi wisata kali ini adalah ”Meet the Local”, pertemuan berbagai budaya dan orang lokal di panggung Vakantiebeurs. Dan, Indonesia sebagai partner utama negara tuan rumah.

Representasi Indonesia?

Dari sekian banyak tarian yang ditampilkan di Vakantiebeurs, ada satu tarian yang dipertanyakan apakah masih merupakan representasi Indonesia atau tidak.

Pertanyaan itu mengemuka ketika tarian saman dijadikan pembuka acara jumpa pers Indonesia.

Dalam temu pers itu tampil sebagai narasumber Duta Besar RI untuk Belanda JE Habibie, Direktur Jenderal Pemasaran pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI Sapta Nirwandar, dan Atase Kebudayaan KBRI di Belanda selaku moderator.

Ketika sesi tanya jawab dibuka, seorang wartawan Belanda angkat tangan dan mengajukan pertanyaan. Mengapa tari saman dipilih untuk mengawali jumpa pers? Apakah tari saman merupakan representasi dari Indonesia? Bukankah Aceh merupakan provinsi yang menerapkan hukum syariah? Bagaimana dengan kehidupan pariwisata yang diawasi dengan hukum syariah?

Pertanyaan pertama ini langsung dijawab JE Habibie dalam bahasa Belanda.

Menurut Habibie, Aceh dan tari samannya merupakan bagian dari Indonesia. Banyak tarian-tarian lainnya yang menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Indonesia itu luas dengan keragaman budaya yang luas pula. Hukum syariah memang diterapkan di Aceh, tetapi secara keseluruhan keamanan terjamin.

”Penganut agama Islam di Indonesia terkenal dengan toleransi tinggi terhadap penganut agama di luar Islam. Indonesia aman. Tidak ada alasan untuk tidak datang ke Indonesia,” kata Habibie.

Ada kekhawatiran dari mereka hukum syariah dijadikan untuk mengontrol kegiatan wisatawan yang memasuki wilayah Indonesia.

(M Nasir dari Utrecht)