Kepala BP2MI Pantau 3 Jalur yang Biasa Jadi Akses Calon PMI ilegal ke Malaysia

NUNUKAN, KOMPAS.com - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, mengunjungi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (13/6/2024).

Benny mengatakan, Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan RI – Malaysia, menjadi salah satu wilayah transit para Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk menjadi jalur yang seringkali dipilih para calon PMI illegal untuk menuju Malaysia.

"Saya datang ke Nunukan untuk melihat langsung jalur jalur tradisional yang biasa menjadi akses keluar masuk orang dan barang. Melihat sejauh mana kolaborasi dan sinergytas BP2MI Nunukan dengan para aparat di perbatasan Negara, khususnya di Pulau Sebatik," ujarnya, saat diwawancarai wartawan.

Baca juga: Polres Garut Gerebek 2 Perusahaan Penyalur PMI Ilegal

Ada 3 dermaga rakyat yang dikunjungi Benny di Pulau Sebatik, masing masing di Patok 3 Aji Kuning, Dermaga Shawmil Sei Pancang, dan PLBN Sei Nyamuk.

Ia menegaskan, dibutuhkan jaminan hukum bagi para PMI yang hendak bekerja di Malaysia, dengan memastikan mereka memiliki dokumen resmi, antara lain, paspor, surat keterangan keluarga, surat keterangan pemerintah asal PMI, medical ceck up, serta visa pekerja.

"Kita tidak pernah inginkan para PMI hanya memiliki visa kunjungan yang untuk plesir, yang nantinya berimbas dia akan terdaftar sebagai pendatang illegal. Ini rawan eksploitasi fisik dan seksual. Gaji tidak dibayar karena tidak ada perjanjian kerja. Bisa diputus sepihak, eksploitasi jam kerja bisa 20 jam sehari," kata dia.

Setiap PMI, harus mendapat perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dimana hal ini Ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh BP2MI, ataupun hanya oleh Pemda.

Butuh kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Butuh synergy antara aparat TNI POLRI yang menunjukkan Negara hadir.

Bukan rahasia, bahwa kerja sindikat, dan mafia perdagangan orang, sangat terorganisir dan rapi.

Di banyak perbatasan Negara Indonesia yang demikian luas, tidak sedikit kasus PMI yang dijadikan kurir narkoba.

Kejahatan mereka, adalah extra ordinary cryme. Sehingga pelaku atau sindikat TPPO harus dijadikan musuh Negara.

"Negara tidak boleh kalah dengan sindikat mafia penempatan illegal. Saya selalu ingatkan jika kita melihat kejahatan dan membiarkan kejahatan terjadi, maka kita adalah bagian dari kejahatan itu sendiri," tegas Benny.

Benny mengakui, bukan hal mudah memastikan para PMI di Malaysia mendapat perlindungan dan terjamin kesejahteraan mereka, khususnya para PMI illegal.

Problem klasiknya adalah Negara terlalu luas, pintu keluar masuk tak resmi juga terlalu banyak. Sementara jumlah personel keamanan terbatas, anggaran juga tentu terbatas.

"Tapi minimal, Negara harus mempertahankan komitmen. Ini era dimana masing masing lembaga atau pemda tak boleh memegang ego sektoral. Negara sangat luas, masalah sangat komplek, jumlah PMI yang ditangani besar secara angka. Tentu masalah klasik harus diselesaikan," urainya.