4 Warga Sikka Meninggal karena Rabies, Anjing yang Tidak Divaksin Harus Dieliminasi

SIKKA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan, pemilik hewan penular rabies (HPR) khususnya anjing harus memberi vaksin. Bila menolak, harus dieliminasi.

Langkah tersebut menyusul tingginya kasus gigitan anjing selama 2024. Bahkan empat orang dilaporkan meninggal dunia.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Yohanes Emil Satriawan mengatakan, Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera telah menginstruksikan agar semua HPR wajib divaksinasi.

Baca juga: Digigit Anjing Tetangga, Warga Sikka Dilarikan ke Puskesmas

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Bupati Sikka nomor Distan.524.3/102/IV/2024 tentang Pemberantasan Penyakit Rabies di Kabupaten Sikka.

"Apabila ada yang tidak memberikan HPR-nya divaksin, tidak diikat, maka menjadi kewajiban kepala desa atau lurah untuk mengeliminasi anjing tersebut," ujar Satriawan saat dihubungi, Minggu (21/4/2024).

Satriawan melanjutkan apabila ada yang tetap menolak anjingnya dieliminasi, maka pemilik HPR bertanggung jawab penuh apabila anjingnya menggigit orang lain.

Baca juga: Polisi Sebut Terduga Penyiksa Anjing Maltese sampai Mati adalah Anak di Bawah Umur dan Belum Diperiksa

Menurutnya sampai saat ini belum ada data pasti jumlah HPR yang ada di wilayah Kabupaten Sikka.

Oleh sebab itu, Pj Bupati Sikka meminta semua kepala desa dan iurah wajib mendata jumlah HPR di wilayah masing-masing.

"Akurasi data sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan penanggulangan rabies," kata dia.

Satriawan mengimbau jika terjadi kasus gigitan HPR, segera mencuci luka dengan sabun selama 10-15 menit, lalu diberi alkohol atau yodium.

Selanjutnya korban gigitan dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan medis lanjutan.

"Anjing diantar ke Laboratorium Veteriner Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka untuk dilakukan uji laboratorium," ujarnya.

Satriawan menambahkan instruksi penanganan penyakit rabies di Kabupaten Sikka berlaku sejak Kamis (18/4/2024).