PDI-P Gugat KPU ke PTUN, Gibran: Ya Sudah, Dilanjutin Saja Prosesnya

SOLO, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai terkait langkah DPP PDI-P yang menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Gugatan ini diajukan karena KPU dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam gugatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUNJKT itu, PDI-P menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindkan perbuatan melawan hukum.

Baca juga: PDI Perjuangan Resmi Gugat KPU ke PTUN

"Ya sudah, dilanjutin saja prosesnya ya," kata Gibran, saat akan memasuki mobilnya, di Balai Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) pada Rabu (3/4/2024).

Dalam menghadapi gugatan tersebut, Gibran menyebut sudah ada timnya yang akan menanganinya.

"Nanti ada yang menindaklanjuti," singkat dia.

PDI-P sebelumnya menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum.

"Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam gugatan ini adalah berkenaan dengan tindakan KPU sebagai penguasa di bidang penyelenggaraan pemilu karena telah mengenyampingkan syarat usia minimum bagi cawapres, yaitu terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka," kata Ketua Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun di Kantor PTUN, Cakung, Jakarta Timur.

Ia mengatakan, Gibran belum berusia 40 tahun sebagai syarat minimum usia pendaftaran capres-cawapres sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019. 

Baca juga: Ketua TPN Prabowo-Gibran Maju Pilkada Kaltara dan Menjadi Saingan Gubernur Saat Ini, Begini Respons Gerindra

Bahkan, ketika KPU menerima Gibran sebagai kandidat cawapres, lembaga penyelenggara pemilu itu masih memberlakukan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang juga mengatur tentang syarat usia capres dan cawapres yang menyatakan bahwa usia minimal bagi capres dan cawapres adalah 40 tahun.

"Fakta empiris dan fakta yuridis yang bertentangan ini menyatu dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Hal itu terjadi karena tindakan melawan hukum oleh KPU, tindakan yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan demokrasi kita," ujar Gayus.