Lagi, KPK Pinjam Ruangan BPKP Jateng untuk Lakukan Pemeriksaan

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminjam ruangan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah (Jateng) untuk melakukan pemeriksaan. 

Kabar tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh Humas BPKP Jateng, Johan saat dihubungi kompas.com.

"Betul (ada pemeriksaan)," jawab Johan saat ditanya soal kabar kegiatan KPK di BPKP Jateng, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Sekda Kota Semarang Benarkan Ada Pejabat Lain yang Dipanggil KPK

Dia tak menjelaskan secara gamblang kegiatan yang dilakukan oleh KPK di Kantor BPKP Jateng. Namun, dia membenarkan jika kegiatan KPK sama dengan sebelumnya.

"Betul. Kami hanya meminjamkan ruang saja," paparnya.

Untuk substansi pemeriksaan, BPKP Jateng tidak mengetahui secara detail karena hanya meminjamkan ruangan.

"Terkait substansi pemeriksaannya kami tidak mengetahuinya," imbuh Johan.

Seperti diketahui, satu bulan yang lalu, tepatnya pada Rabu, 31 Januari 2024 KPK juga meminjam Kantor BPKP Jateng untuk memeriksa sejumlah pejabat di Kota Semarang.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan tengah menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah.

Penyelidik KPK telah meminta keterangan kepada sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau sejumlah kepala dinas di Semarang.

“Sudah kami konfirmasi memang betul ada kegiatan KPK di sana dalam proses penyelidikan,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (16/2/2024).

Meski demikian, Ali mengaku pihaknya tidak bisa mengungkap siapa saja yang dimintai keterangan dan obyek yang dicari penyelidik.

Dalam banyak kesempatan, KPK berulang kali menyatakan tidak bisa menjelaskan kasus yang sedang diselidiki karena dikhawatirkan akan menyulitkan penyelidik.

“Tentu teman-teman tahu tidak mungkin kemudian KPK sampaikan lebih jauh materi siapa dan kemudian apa yang ditanyakan ketika dilakukan pemeriksaan,” tutur Ali.

Selain itu, Ali juga membantah bahwa penyelidikan itu menyangkut perubahan dukungan oleh Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu ke capres tertentu.

Ali mengeklaim, dalam menjalankan tugasnya KPK tidak melihat kubu politik tertentu, termasuk dalam momen pemilihan presiden.

“Tidak melihat dari siapa mendukung siapa, baik itu legislatif maupun eksekutif kami tegaskan itu bahwa ini adalah proses hukum,” jelas Ali.