Soal Wadas, Mahfud MD Singgung Pemerintah Pusat Jangan Bebani Daerah

SEMARANG, KOMPAS.com - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) angkat bicara soal masalah lingkungan di Wadas.

Mahfud menyoroti sikap pemerintah pusat yang cenderung abai terhadap permasalahan proyek strategis nasional (PSN) yang muncul di Wadas, setelah proyek diputuskan secara hukum oleh Mahkamah Agung.

Padahal, semestinya pemerintah pusat turut bertanggung jawab pada proses PSN.

Mulai dari amdal, pelibatan masyarakat, hingga ganti rugi.

Baca juga: Resmikan SPAM Semarang Barat, Jokowi Minta Daerah Lain Tiru

Sehingga, pemerintah daerah tidak terbebani PSN untuk menangani proyek milik pemerintah pusat.

“Yang diharapkan ke depan kalau mau buat program PSN di daerah, seharusnya pemerintah juga ikut menangani masalah-masalahnya yang akan muncul. Memberi ganti rugi yang layak dan masyarakat dilibatkan. Jangan dibebankan ke daerah, lalu berdiam diri, itu tidak adil," kata Mahfud, di Semarang, pada Selasa (23/1/2024).

Lebih lanjut, Mahfud mengaku dirinya ikut membereskan dugaan pelanggaran HAM dalam proyek milik pemerintah pusat itu.

“Soal Wadas itu PSN itu adalah proyek pemerintah pusat. Oleh sebab itu sekarang sudah diselesaikan. Saya ikut menyelesaikan itu, misalnya ada tuduhan pelanggaran hak asasi, masuk rumah sakit, dihajar polisi,” ujar dia.

Dia menyebut banyak laporan masuk. Seperti adanya warga yang didatangi polisi dengan anjing pelacak tengah malam.

Baca juga: Fakta di Balik Mayat Pria Berbaju Bawaslu di Kolam Tinja Semarang

Mahfud telah melaporkan bukti dokumentasi yang didapatkan ke Komnas HAM untuk ditindaklanjuti.

“Apa keputusan Komnas HAM? Keputusannya semua itu tidak benar, bahwa tidak ada orang masuk rumah sakit. Kalau seperti itu dari saya dalam wujud keamanan selesai,” ujar dia.