Pengamat Kritik Kunker Jokowi Saat Masa Kampanye Terbuka, Dinilai Kental Kepentingan Politik

SEMARANG, KOMPAS.com - Menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah (Jateng). 

Pada Januari ini, Presiden Jokowi tercatat telah mengunjungi sejumlah daerah di Jateng. Di awal Januari Jokowi sempat mengunjungi Cilacap, Banyumas, Purworejo, dan Brebes.

Lalu, pada Senin (22/1/2024), Jokowi melakukan kunjungan ke Salatiga, Magelang, Temanggung, dan Wonosobo.

Kemudian, pada Selasa (23/1/2024), Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Grobogan, Blora, dan Kota Semarang.

Baca juga: Presiden Jokowi Wanti-wanti soal Menyekolahkan Sertifikat Tanah

Kunjungan kerja Jokowi tersebut menuai kritikan dari pengamat politik Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Andreas Pandiangan. Pasalnya, kunjungan kerja itu dilakukan saat masa kampanye terbuka. 

"Sejak minggu kemarin kan kita memasuki kampanye terbuka, tampaknya seharusnya tidak dilakukan kunjungan itu ke daerah mana pun, bukan hanya Jateng," ungkap Andreas melalui sambungan telepon, Senin (22/1/2024).

Menurut dia, terlepas dari posisinya sebagai kepala negara yang berhak untuk menjumpai masyarakat, Jokowi mestinya mampu menahan diri. 

Hal ini mengingat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Di pilpres Pak Jokowi sadar atau tidak sadar, orang sudah tahu ada konflik kepentingan, dalam hal ini citranya Gibran. Alangkah baiknya sebagai presiden tidak melakukan apa pun kunjungan ke daerah supaya bisa berjarak, harus berjarak," tegasnya.

Tak hanya itu, kunjungan Jokowi akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam rangkaian kampanye yang sudah dijadwalkan KPU. Pasalnya, masyarakat mungkin cenderung ingin bertemu dengan Presiden.

"Di samping sebetulnya kalau Pak Jokowi dateng akan terjadi, orang bertemu ingin melihat,
sementara kampanye terbuka dibagi menjadi zona-zona, Jateng hari ini partai apa, besok partai apa, dan seterusnya," jelasnya.

"Akan sangat membingungkan masyarakat dan merepotkan petugas. Karena pertimbangannya Pak Jokowi punya kondisi conflict of interest," lanjutnya.

Baca juga: Sebut Urus Negara Tidak Gampang, Jokowi: Saya Sampai Kurus

Dia juga mengatakan, petugas kepolisian juga bakal disibukkan dengan pengamanan Jokowi di daerah. Padahal, pihak kepolisian juga harus mengamankan kampanye. 

"Bukan mengatakan masyarakat dikonsolidasikan untuk menyambut Pak Jokowi, tapi biarlah suasana di jalan, di masyarakat itu pas lagi kampanye tidak diganggu oleh kegiatan kepala negara," tuturnya.

Andreas menilai kondisi yang relatif aman saat ini tidak mewajibkan Jokowi mengunjungi masyarakat di tengah masa kampanye.

"Kecuali memang ada kondisi seperti bencana yang memerlukan Pak Jokowi untuk ke lapangan, kalau ini kan normal-normal saja," tandasnya.