Usai Demo Nakes, Pemilik Lahan Tutup Pintu Masuk RSUD Haulussy Ambon

AMBON, KOMPAS.com - Usai didemo tenaga kesehatan (nakes), RSUD Dr M Haulussy kini diseruduk pemilik lahan. 

Pintu masuk RSUD sempat ditutup beberapa saat oleh pemilik lahan rumah sakit, yakni Yohannes Tisera, Jumat, (22/12/2023). 

Kuasa hukum Tisera, Adolof Gerrit Suryaman menyatakan, pihak Pemerintah Provinsi Maluku belum menyelesaikan pembayaran lahan kepada kliennya, Yohanes Tisera. 

Baca juga: Satpol PP Sidoarjo Pidanakan Pembuang Sampah di Pendopo saat Demo

Alhasil mereka menutup pintu masuk sekitar pukul 10.00 WIT. Namun itu tidak berlangsung lama. 

Mereka memasang tanda kepemilikan lahan pada pintu masuk rumah sakit.

"Tindak tegas harus kami ambil berdasarkan janji-janji dari Pemprov Maluku tentang pembayaran tapi tidak pernah direalisasi. Kita sudah berproses tiga tahun tapi tidak terealisasi, katanya anggaran sudah ada," kata Adolf.

Baca juga: Demo Ketua RT dan RW di Blitar, Tuntut Kenaikan Honor Jadi Rp 250.000 Per Bulan

Padahal berbagai upaya sudah dilakukan pemilik lahan kepada terhadap pemprov untuk membayar kewajibannya. 

RSUD Dr M Haulussy berdiri di atas sebagian tanah hibah dan milik keluarga Tisera. 

Sesuai putusan pengadilan, luas lahan yang dimiliki Yohannes Tisera seluas 43.880 meter persegi.

Dari luasan tersebut, 12.000 meter persegi dihibahkan kepada pemerintah provinsi.

Sementara 31.800 meter persegi sisanya menjadi kewajiban Pemprov untuk membayar Rp 65 miliar.

Luasan 31.880  meter persegi yang di atasnya berdiri RSUD Haulussy, Bangsal Mayat, Bangsal Gila, Asrama Putri, Asrama Putra, Rumah Genartor, dan Rumah Dinas.

Lanjutnya, saat pertemuan dengan klien Yohannes Tisera, Pemerintah Provinsi menyampaikan kesanggupan membayar di bawah Rp 50 miliar sehingga disepakati dengan harga Rp 49.987.000.000.

"Yang sudah dibayar itu sebesar Rp 18.329.000.000 artinya masih tersisa Rp 31.658.000.000," jelasnya.

Menurut Suryaman aksi penutupan ini dimaksud agar pemprov segera melakukan pembayaran. Jika tidak kemungkinan mereka akan melanjutkan penutupan atau menjual lahan itu kepada pihak lain. 

"Ini supaya Pemprov Maluku buka mata, Gubernur Maluku, Sekda, Biro Aset, Keuangan semuanya, ada hak yang harus kalian bayarkan," tegasnya.

Sementara itu, ditanya terkait pelayanan dalam Rumah Sakit, pihaknya mengaku tak akan mengganggu pelayanan karena kebutuhan masyarakat.

"Ini kan objek vital, dan sebenarnya kami dapat informasi didalam juga tidak ada pelayanan, pelayanan bagi pasien cuci darah, jadi kalau ada pasien datang kami tetap buka pintu," tandasnya.