Pemkot Semarang Raih Penghargaan dari Kemenpan-RB, Mbak Ita: Alhamdulillah

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk kategori Instansi Pemerintah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Terbaik pada Semua Tema 2023.

Penghargaan tersebut diterima oleh Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), kawasan Nusa Dua, Bali, Rabu (6/12/2023).

"Alhamdulillah, hari ini saya mewakili masyarakat Kota Semarang mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas terkait RB tematik,” ujar wanita yang akrab disapa Mbak Ita itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Layanan, Kemendagri Rilis Modul Penyusunan dan Penilaian BLUD Kesehatan

Ia menjelaskan, penilaian dalam kategori tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu masalah kemiskinan, stunting, investasi, dan pengendalian inflasi.

Mbak Ita berharap, penghargaan tersebut akan memberikan semangat bagi masyarakat dan juga jajaran Pemkot Semarang untuk bersama-sama meningkatkan kinerjanya.

"(Capaian) ini kan harus dipertahankan, mengingat tematik ini menyangkut stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi dan juga investasi. Tentunya indikator-indikator ini harus dijaga," imbuhnya.

Baca juga: UNICEF: 1 dari 5 Anak di Negara Kaya Hidup dalam Kemiskinan

Mbak Ita menyatakan bangga dan bersyukur karena penghargaan tersebut diberikan hanya kepada 12 kota di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin mengimbau penerima penghargaan untuk memastikan keberhasilan pencapaian indeks RB dan indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), serta instansi telah ditetapkan sebagai zona integritas.

Selain itu, ia berharap, instansi yang telah ditetapkan sebagai zona integritas dapat melakukan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Transformasi Sosial untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Transformasi digital wujudkan birokrasi digital

Seperti diketahui, Kemenpan-RB saat ini tengah menyusun arah kebijakan reformasi birokrasi di masa depan yang difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi digital.

Melalui penghargaan tersebut, diharapkan dapat memberikan motivasi kepada instansi pemerintahan untuk melakukan terobosan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi sendiri merupakan bagian dari proses pembangunan yang memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan bernegara.

Baca juga: Menteri PPN Pastikan Pembangunan Monumen Bahasa Nasional Berlanjut

Sebagai mandat dari program nasional, reformasi birokrasi menjadi faktor pendorong untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional dengan lebih cepat.

Reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.

Sebagai informasi, penyerahan penghargaan tersebut merupakan salah satu rangkaian acara yang bertajuk “RB XPerience dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI Tahun 2023”. Acara ini diselenggarakan oleh Kedeputian RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (Kunwas) Kemenpan-RB.

Baca juga: Kemenpan-RB Ingatkan ASN Hati-hati Pose Jari, Bisa Kena Sanksi Turun Jabatan hingga Diberhentikan

Sebelumnya, Kemenpan-RB juga telah menggelar kegiatan Peer Teaching dan Coaching Clinic bagi instansi pemerintahan guna meningkatkan pemahaman serta koordinasi terhadap implementasi kebijakan RB dan RB Tematik.

Dalam kegiatan tersebut, juga hadir Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.