BIMA, KOMPAS.com - Calon presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo melanjutkan kegiatan kampanye politik Pilpres 2024 pada hari kelima di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (2/12/2023).
Mendarat di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima sekitar pukul 16.50 Wita, Ganjar langsung disambut sejumlah kader partai koalisi dan Tim Pemenangan Daerah (TPD) untuk wilayah Bima.
Kedatangan capres yang diusung empat partai politik tersebut juga disambut teriakan presiden masa depan oleh ratusan warga di area bandara.
Baca juga: Penerbangan Terlambat, Ganjar Pranowo Batal Hadiri Konferensi Kebijakan Luar Negeri di Jakarta
Dari bandara, Ganjar langsung berangkat menuju rumah makan Begining di Kecamatan Raba, Kota Bima untuk melakukan pertemuan terbatas dengan kader koalisi, relawan dan TPD Bima.
Dalam pertemuan itu, Ganjar mengingatkan agar tim meneguhkan seluruh kekuatan yang ada di Bima, terutama kader partai koalisi dengan relawan.
"Petanya sudah ada, kecamatan mana, titik mana, ada persoalan apa sehingga kita bisa meresponnya dengan baik," kata Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga memaparkan sejumlah program prioritasnya bersama calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD.
Mulai dari pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan pengalaman saat memulai kampanye di Merauke, lanjut Ganjar, ada seorang pendeta yang membantu persalinan ibu hamil, padahal pendeta tersebut tidak memiliki keahlian itu.
"Ini adalah fakta yang masih ditemui di masyarakat di Indonesia. Maka harus ada tenaga kesehatan dan satu tempat layanan kesehatan di desa," ungkapnya.
Baca juga: Saat Ganjar Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende
Menurutnya, membangun sumber daya manusia yang unggul di Indonesia harus dimulai dari bidang kesehatan, yakni memastikan setiap generasi lahir dalam kondisi sehat dan tumbuh kembang dengan baik.
Selain itu, Ganjar juga menekankan pentingnya pendidikan untuk mengentaskan persoalan kemiskinan.
Tentunya didukung oleh pemerintah dengan hadir menyalurkan bantuan sosial dan jaminan kesehatan yang tepat sasaran.
"Harus tepat sasaran. Kalau di keluarga itu anak ada usia sekolah tapi putus sekolah, hukumnya wajib untuk sekolah," harapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.