Imigrasi Lhokseumawe Sebut Gedung untuk Rohingya Tak Layak Pakai

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menyatakan gedung eks Kantor Imigrasi di Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe yang kini ditempati 292 Rohingya tidak layak ditempati.

Rencananya, warga Rohingya yang mendarat di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Timur ini akan menempati gedung tersebut selama tiga bulan. Terhitung sejak 22 November 2023.

Izin penggunaan gedung itu sesuai surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrsi, tentang pemanfaatan sementara eks kantor Imigrasi untuk menampung Rohingya. 

Baca juga: Dalam Sepekan, 1.075 Pengungsi Rohingya Mendarat di Aceh, di Mana Peran ASEAN?

Dalam surat ini disebutkan, biaya renovasi ringan akan ditanggung UNHCR dan IOM, sehingga gedung bisa digunakan.

Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Izhar Rizky menyebutkan, kapasitas gedung itu tak sanggup menampung seluruh warga Rohingya.

“Kalau lebih 300 orang di sini, kami khawatir roboh itu gedung,” ujar Izhar, Sabtu (25/11/2023).

Baca juga: Kisah Yasin, Pengungsi Rohingya yang Berlayar dari Coxs Bazar ke Aceh

Dia menceritakan, tahun sebelumnya gedung tersebut pernah digunakan untuk menampung warga Rohingya. Namun, mereka tidak merawat gedung dengan baik. Bahkan terkesan kumuh dan jorok.

“Begitu meninggalkan gedung ya begitu saja. Langsung pergi dengan kondisi jorok,” tutur dia.

Dia menjelaskan, sejauh ini Imigrasi hanya melakukan pendataan dan pengawasan administratif pada saat mereka dipindahkan dari penampungan sementara ke tempat penampungan baru.

"Saat ini izinnya tiga bulan dulu. Kalau lebih, nanti akan ada koordinasi dengan Kantor Imigrasi, apalagi rencana kantor ini juga direnovasi. Sehingga tak bisa lama-lama di sini,” ungkap Izhar.

Sebelumnya diberitakan, ratusan Rohingya menempati Gedung Eks Imigrasi Lhokseumawe. Mereka berasal dari Aceh Timur dan Kabupaten Bireuen.

Belum dipastikan kapan mereka akan dipindahkan ke lokasi lebih layak oleh UNHCR dan IOM.