Kabinda Papua Barat Bungkam soal Pakta Integritas Dukung Ganjar, Ormas: Dia Harus Tanggung Jawab!

KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban, bungkam terkait beredarnya Pakta Integritas yang diduga ditandatangani bersama dengan Pejabat Bupati Sorong, Yan Piet Moso.

Kompas.com mendatangi Kantor Badan Intelijen Daerah Papua Barat di kawasan Reremi puncak distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari.

Ini dilakukan untuk mengonfirmasi Pakta Integritas yang viral di media sosial. Tetapi seorang petugas di kantor itu mengatakan pimpinanya sedang berada di luar.

Baca juga: Respons Kubu Ganjar-Mahfud soal Pakta Integritas Dukungan Pj Bupati Sorong

"Pimpinan ke Jakarta pagi tadi," kata pegawai yang tidak menyebutkan namanya saat ditemui di pintu gerbang kantor.

Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi kepada Brigjen TNI KSP Silaban melalui saluran telepon aplikasi perpesanan WhatsApp sejak Rabu (15/11/2023). Tetapi belum ada tanggapan.

"Jenderal, saya izin konfirmasi dong terkait pakta integritas yang beredar," demikian bunyi konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp kepada Brigjen TNI KSP Silaban.

Twitter Pakta Integritas

Dalam Pakta Integritas yang viral di media sosial, tertulis:

"Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Yan Piet Moso, Nip197412XXXX, alamat Jalan Palapa V Nomor 21 B reremi Manokwari selaku PJ bupati kabupaten Sorong dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong.
2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme KKN.
3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60 persen-1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta integritas ini.

Dalam selebaran tersebut tertuang Sorong Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Brigjen TNI KSP Silaban selaku kepala Badan Intelijen Daerah dan Pejabat Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Baca juga: Beredar Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, Ini Kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Organisasi masyarakat Parlemen Jalanan mendesak Kabinda Papua Barat bertanggung  jawab terhadap Pakta Integritas yang sudah tersebar luas di masyarakat.

"Jika itu benar maka sangat berbahaya alat negara digunakan untuk memenangkan pasangan tertentu," kata Ronald Mambieuw, Ketua Parjal Papua Barat, Kamis (16/11/2023).

Ronald menyebutkan bahwa apa yang dilihat hari ini merupakan Pakta Integritas yang dilakukan Kabinda Papua Barat terhadap salah satu kepala daerah.

"Yang muncul saat ini baru satu kepala daerah, apakah hal yang sama juga dilakukan para kepala daerah lain dengan lembaga negara itu?" tanya Ronald.