2 Kasus Korupsi Mandek, Pengamat: Kejati Lampung Jangan Cuma Jadi "Debt Collector" Negara

LAMPUNG, KOMPAS.com - Dua kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dianggap mandek hanya sampai pengembalian uang negara tanpa adanya tersangka.

Dua kasus korupsi tersebut yakni dana hibah pembinaan atlet KONI Lampung tahun 2020 dan korupsi uang perjalanan dinas (perjadin) DPRD Tanggamus tahun 2021.

Perkara dana hibah KONI Lampung telah masuk penyidikan sejak Januari 2022. KONI Lampung secara instansi telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 2,57 miliar pada November 2022 lalu. 

Baca juga: 8 Terdakwa Korupsi RSUD Pasbar Dituntut 5 Tahun Penjara, Penasihat Hukum: Aneh

Namun hingga Agustus 2023, belum ada tindak lanjut terkait penetapan tersangka dalam kasus itu.

Begitupun dengan kasus perjadin DPRD Tanggamus tahun anggaran 2021 yang mulai diusut sejak Februari 2023.

Proses penyidikan pun seolah mandek hingga pengembalian uang negara sebesar Rp 4,5 miliar yang dititipkan ke Kejati Lampung pada awal Agustus 2023. 

Baca juga: Buronan Korupsi Sertifikat Permukiman Transmigran Rp 5,4 Miliar Ditangkap di Lampung

Setali tiga uang, hingga kini belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi berjamaah tersebut.

Terkait hal ini, Ketua Lampung Corruption Watch (LCW) Juendi Leksa Putra, mendesak Kejati Lampung untuk tidak hanya fokus pada pengembalian uang negara.

Namun juga mengambil langkah tegas dalam menetapkan tersangka dalam kasus-kasus seperti KONI dan korupsi perjadin DPRD Tanggamus. 

Menurutnya mengembalikan kerugian negara bukan seperti utang yang jika dikembalikan maka kasus akan selesai.

"APH (aparat penegak hukum) dalam kasus korupsi, bukanlah penagih hutang. Karena itu dapat merendahkan upaya pemberantasan korupsi dan merongrong kepercayaan publik terhadap lembaga hukum," kata Juendi saat dihubungi, Rabu (9/8/2023).

LCW menilai Kejati Lampung harus fokus pada mengungkap fakta dan mengambil tindakan hukum yang sesuai, tanpa kompromi terhadap integritas dan tanggung jawabnya.

Meskipun pengembalian uang negara yang dikorupsi penting, tetapi lambatnya proses peradilan dan hukuman yang setimpal terhadap pelaku korupsi, hanya akan menciptakan persepsi bahwa pelaku bisa lepas dari hukuman dengan hanya mengembalikan uang.

"Ini dapat merusak efektivitas sistem peradilan dan mendorong terjadinya tindakan korupsi lebih lanjut," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Lampung Nanang Sigit Yulianto mengatakan, pihaknya masih mendalami dari sisi ahli terkait unsur atas pengembalian uang kerugian negara itu.

"Masih proses pendalaman penyidikan," tutup nanang.