Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Pengelolaan Tanpa TPA, Terobosan Pemkab Bandung Atasi Masalah Sampah

Kompas.com - 23/05/2023, 19:34 WIB
M. Elgana Mubarokah,
Michael Hangga Wismabrata

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berencana membuat inovasi terkait pengelolaan sampah tanpa Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kepala Dinas Lingkungah Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Asep Kusumah menjelaskan, selama ini pihaknya tengah mencoba melakukan pendekatan yang lain ihwal pengelolaan sampah.

"Nanti kan Pak Bupati akan launching. Jadi selama ini kita sudah coba dekati sampah itu sesuai arahan Pak Bupati ada tiga aspek dari sampah yang punya value," katanya dihubungi, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Masalah Sampah Menggunung di Pemkab Bandung, Mungkinkah Teratasi?

Aspek pertama, kata dia, dimulai dari sampah jenis organik. Dalam aspek ini, pihaknya mengaku telah melakukan beberapa terobosan seperri komposter menggunakan pendekatan bioponik versi magot yang nantinya akan bernilai ekonomis.

Master plan aspek ini, kata dia, mencatat jika dalam setiap tumpukan sampah, sebanyak 50 persennya merupakan sampah jenis organik.

Baca juga: Data Pribadi Dibobol Penipu Jastip Tiket Konser Coldplay, IRT di Bandung Barat Lapor Polisi

"Nah, itu nanti lewat Biokonversi atau pupuk cair berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi untul menyediakan hara tanah, dan menstimulasi tersedianya hara dalam tanah bagi tanaman," terangnya.

Kemudian aspek kedua adalah anorganik. Asep mengatakan, dalam aspek ini nantinya akan melalukan pendekatan sampah yang bisa didaur ulang.

Persentase sampah yang bisa didaur ulang, kata dia, bisa mencapai 40 persen. Sekitar 10 sampai 20 persennya itu adalah residu.

"Anggaplah residu 10 sampai 20 persen, nah residu ini sudah empat tahun terakhir kita produk menjadi briket atau RDF (Refuse Derives Fuel ). Nah RDF ini masuk industri, kalau pemerintah pusat ke industri semen, kalau Bandung ke industri tekstil," ujarnya.

Kedua aspek tersebut, kata Asep, menjadi kebijakan Bupati Bandung. Menurutnya, Bupati Bandung menginginkan tidak ada residu sampah.

"Karena organik ke biokonversi, anorganik ya ke daur ulang, residunya nanti menjadi briket," tuturnya.

Asep mengatakan, tahun ini Bupati tengah menjalankan fungsional dalam skala besar.

Lalu aspek ketiga adalah sistem dan mekanisme yang akan mewujudkan fasilitas pengolahan sampah berbasis zero waste yang tuntas dan bernilai ekonomis. 

"Insya Allah kita ke depan gak butuh TPA. Sebenarnya TPA itu memindahkan masalah," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

50 Caleg Terpilih di Kabupaten Semarang Ditetapkan, Ini Rinciannya

50 Caleg Terpilih di Kabupaten Semarang Ditetapkan, Ini Rinciannya

Regional
Wakil Bupati Sumbawa Daftar Penjaringan Cabub di Partai Nasdem

Wakil Bupati Sumbawa Daftar Penjaringan Cabub di Partai Nasdem

Regional
Respons NasDem soal Kantornya di Labuhanbatu Disita KPK

Respons NasDem soal Kantornya di Labuhanbatu Disita KPK

Regional
Kasus Suami di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri, Potongan Tubuh Dikumpulkan di Pos Ronda

Kasus Suami di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri, Potongan Tubuh Dikumpulkan di Pos Ronda

Regional
Anies Minta Grup Jangan Bubar, Perjuangan Belum Selesai

Anies Minta Grup Jangan Bubar, Perjuangan Belum Selesai

Regional
Sepekan Pantura Sayung Banjir Rob dan Jalan Demak-Kudus Tersendat, Sopir Truk: Lelah, Boros Solar

Sepekan Pantura Sayung Banjir Rob dan Jalan Demak-Kudus Tersendat, Sopir Truk: Lelah, Boros Solar

Regional
Simpan Narkoba di Rumah Dinas, Oknum Camat Ditangkap Polisi

Simpan Narkoba di Rumah Dinas, Oknum Camat Ditangkap Polisi

Regional
Semarang Night Carnival, Lalu Lintas di Jalan Pemuda dan Jalan Pandanaran Dialihkan

Semarang Night Carnival, Lalu Lintas di Jalan Pemuda dan Jalan Pandanaran Dialihkan

Regional
PDI-P Solo Minta Cawalkot yang Diusung Bertanggung Jawab Sejahterakan Masyarakat dan Tak Pindah Parpol Lain

PDI-P Solo Minta Cawalkot yang Diusung Bertanggung Jawab Sejahterakan Masyarakat dan Tak Pindah Parpol Lain

Regional
Terima Penghargaan dari Pemprov Jateng, Kota Semarang Jadi yang Terbaik dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Terima Penghargaan dari Pemprov Jateng, Kota Semarang Jadi yang Terbaik dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Regional
APBD Kalteng Meningkat 2 Kali Lipat dalam 8 Tahun, Capai Rp 8,79 Triliun pada 2024

APBD Kalteng Meningkat 2 Kali Lipat dalam 8 Tahun, Capai Rp 8,79 Triliun pada 2024

Regional
Kehidupan Ekonomi Kerajaan Demak

Kehidupan Ekonomi Kerajaan Demak

Regional
Pegawai Bea Cukai Ketapang yang Ditangkap Kasus Perdagangan 566 Burung Dicopot

Pegawai Bea Cukai Ketapang yang Ditangkap Kasus Perdagangan 566 Burung Dicopot

Regional
Kelola Air Tanpa Izin di Gili Trawangan, 2 Direktur Perusahaan Jadi Tersangka

Kelola Air Tanpa Izin di Gili Trawangan, 2 Direktur Perusahaan Jadi Tersangka

Regional
Diprotes, Unsoed Keluarkan Aturan Baru soal UKT, Diklaim Terjangkau

Diprotes, Unsoed Keluarkan Aturan Baru soal UKT, Diklaim Terjangkau

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com