Kejati DIY Sarankan Konsumen Perumahan Tanah Kas Desa Gugat Perdata

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Paguyuban Korban Jogja Echo Wisata mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk audiensi.

Dari audiensi, perwakilan diminta untuk selesaikan kasus ini di ranah perdata.

Ketua Paguyuban Korban Jogja Echo Wisata berinisial AW mengatakan, pihaknya telah mendapatkan beberapa saran dari pihak Kejati DIY. Salah satunya adalah untuk menempuh kasus ini melalui perdata.

"Saran beliau (Kejati) kita gugat secara perdata, kalau perdata kan tidak harus menunggu proses pidana dulu bisa bareng-bareng tetapi beliau meyarankan wait and see dulu," katanya, saat ditemui di Kantor Kejati, Jumat (12/5/2023).

Baca juga: Terungkap, Ada Tanah Kas Desa di DI Yogyakarta yang Jadi Lapangan Futsal dan Restoran

Ia diminta untuk menunggu kasus Pidana Robinson inkrah terlebih dahulu.

"Kalau sudah inkrah kita lebih enak lagi, kita tunggu itu dulu. Apakah nanti disalahkan atau nanti lolos hukuman," imbuhnya.

AW menyebut, Robinson selaku pemilik PT Deztama Putri Sentosa ini sedang menjalani proses hukum penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) di Nologaten, Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, Jogja Echo Wisata berada di Candibinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, DIY.

"Itukan hanya beda nama perusahaannya, tetapi orangnya sama. Tingkat keruguan di sana (Jogja echo Wisata) lebih banyak karena di sana 22 hektar," ucap dia.

Lanjut AW, selain mendapatkan saran untuk menempuh jalur perdata, pihaknya juga diminta untuk menunggu keputusan dari Gubernur DIY.

"Sultan ke depannya bagaimana ada hak preogratif, ada hak Sultan yang harus kita tunggu," katanya.

Sementara itu Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DIY, Muhammad Anshar Wahyudi mengatakan, warga di Jogja Echo Wisata merasa resah atas kasus yang ditangani, yakni TKD di Catur Tunggal.

"Warga di sana merasa dirugikan ternyata Robinson juga yang melakukan pembohongan di sana," kata dia.

Kejati DIY belum bisa memberikan pendapat apa-apa karena Jogja Wcho Wisata belum ditangani oleh Kejati DIY.

"Tentu kami akan kami tangani yang memang perlu kami tangani, sampai saat ini kami fokus di sini (Nologaten)," kata dia.

Ia menambahkan Kejati sedang memperdalam atau mencari bukti keterlibatan dari pemerintah desa, maupun kabupaten, dan provinsi terkait kasus ini.