Antisipasi Hoaks dan Politik Uang, Bawaslu Deklarasikan Pemilu Damai di Padang

PADANG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat mendeklarasikan Pemilu damai bersama berbagai komponen masyarakat seperti partai politik, ormas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pers.

"Kita deklarasikan Pemilu damai dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperi pemberitaan hoaks, politik uang dan lainnya," kata Ketua Bawaslu Sumbar, Alni kepada wartawan, Rabu (15/2/2023).

Alni menyebutkan dalam deklarasi Pemilu damai itu disebutkan ikrar mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Baca juga: KPU Buleleng Targetkan Partisipasi Pemilih 80 Persen pada Pemilu 2024

Kemudian, berkomitmen mendukung Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi sara dan politik uang.

Alni mengakui berdasarkan pengalaman Pemilu periode lalu, potensi pelanggaran berupa berita hoaks, ujaran kebencian, politisasi sara, hingga politik uang terjadi jelang kampanye hingga hari pencoblosan.

"Biasanya jelang kampanye hingga pencoblosan itu merupakan waktu yang rawan terjadi pelanggaran. Kita imbau hal itu jangan sampai terjadi," kata Alni.

Alni mengatakan jika terjadi hal seperti itu lagi, pihaknya meminta masyarakat melaporkannya ke Bawaslu agar bisa diproses.

"Kita sudah buat saluran pengaduannya melalui ruang digitalisasi yang bernama Jemarimu Awasi Pemilu lalu ada Pojok Pengawasan hingga tingkat kecamatan," kata Alni.

Alni memastikan setiap pengaduan akan diverifikasi dan jika memang ada indikasi pelanggaran pengaduan itu akan diproses ke tingkat lebih lanjut.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu, Dana Besar yang Disiapkan, dan Warning Amien Rais ke Jokowi

Sementara Staf Ahli Gubernur Sumbar, Jasman Rizal mengakui peran Bawaslu sangat sentral dalam mewujudkan Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Peran Bawaslu ini sangat sentral. Sebagai pengawas, kinerja Bawaslu sangat menentukan kesuksesan Pemilu," jelas Jasman.

Menurut Jasman, salah satu persoalan yang masih terjadi jelang Pemilu dan Pilkada adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Netralitas ASN ini hampir selalu menjadi isu jelang Pemilu dan Pilkada. Nah, ini harus menjadi perhatian Bawaslu," kata Jasman.