Aceh Provinsi Termiskin di Sumatera, Warga Miskin Naik Jadi 818 Ribu Orang

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, Provinsi Aceh masih bertahan sebagai Provinsi termiskin di Sumatera. Jumlah penduduk miskin di Aceh meningkat dari 806,82 ribu menjadi 818,47 ribu orang.

“Persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75 persen pada September 2022,” kata Dadan Supriadi, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Aceh dalam relist yang diterima Kompas.com, Selasa (17/01/2023).

Dadan menyebutkan, kenaikan penduduk miskin di daerah pedesaan dari 16,87 persen menjadi 17,06 persen, sedangkan di daerah perkotaan mengalami kenaikan dari 10,31 persen menjadi 10,35 persen.

Baca juga: Angka Kemiskinan di Banten Bertambah, Penyebabnya Harga BBM Naik

“Peningkatan penduduk miskin ini memang terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia secara nasional. Aceh mengalami kenaikan sebesar 11,7 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2022,” sebutnya.

Kenaikan jumlah penduduk miskin pada September 2022 disebabkan oleh garis kemiskinan yang mengalami peningkatan.

Garis kemiskinan di Aceh pada September 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,57 persen jika dibandingkan dengan Maret 2022, yaitu dari Rp 579.227 per kapita per bulan menjadi Rp 617.293 per kapita per bulan.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan.

Baca juga: Angka Kemiskinan Banten Naik, Pj Gubernur Sebut Hanya Terjadi di Perkotaan

“Komoditi makanan dan kebutuhan diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, dan ikan tongkol/tuna/cakalang, sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik. Kenaikan pada garis kemiskinan disebabkan oleh inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada transportasi sebesar 21,00 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,93 persen,” sebutnya.

BPS Provinsi Aceh berkomitmen untuk terus menyajikan data statistik berkualitas dan tepat waktu. Indikator ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan pembangunan secara merata di Aceh.