DPR RI Sebut Anggaran Negara untuk Angkat Sejuta Guru Honorer Masih Kurang

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pengangkatan guru honorer menjadi P3K masih kurang.

Pasalnya, setiap tahun Kementrian Keuangan RI hanya mengalokasikan Rp 19,6 triliun untuk mengangkat ratusan ribu guru honorer di Indonesia.

Padahal target yang dicanangkan oleh Kemendikbud Ristek RI pengangkatan sejuta guru honorer di seluruh pelosok negeri.

Baca juga: Mendikbudristek Minta Pemda Segara Angkat Guru Honorer yang Sudah Lolos Seleksi PPPK

“Setiap kali pengangkatan guru (honorer) 100.000 itu tambahan anggarannya itu sebesar paling tidak Rp 7 triliun. Artinya kalau tahun lalu diberi Rp 19,6 triliun ya tahun depan harus Rp19,6 triliun tambah Rp 7 triliun,” ujarnya.

Sehingga anggaran itu hanya dapat digunakan menggaji guru yang diangkat di tahun pertama. Sedangkan untuk guru yang diangkat di tahun berikutnya belum memiliki alokasi anggaran.

Hal itu ia sampaikan usai mengisi Workshop Pendidikan tentang kurikulum merdeka di Hotel MG Setos Semarang, Sabtu (17/12/2022).

“Rp 19,6 triliun saya bilang duitnya enggak cukup. Harus lebih banyak (alokasi anggaran) lagi,” kata Agustina kepada Kompas.com.

Kurangnya alokasi anggaran itu dikarenakan distribusi anggaran dana fungsi pendidikan tidak hanya mengalir ke Kemendikbud Ristek dan Kemenag.

“Distribusi uang untuk Pendidikan itu tidak hanya di Kemendikbud dan Kemenag, tetapi ada di mana-mana. Dimana-mana ini sebenarnya mau diatur dalam revisi undang-undang Sisdiknas supaya kembali konsentrasinya untuk PAUD, SD, SMP, SMA dan sekolah regular S1,” bebernya.

Baca juga: Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Situasi saat ini disebut rumit olehnya, lantaran sistem pendidikan nasional masih menggunakan sistem lama, sementara tantangan sudah jauh ke depan.

Menurutnya, satu-satunya cara memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia itu adalah dengan menyesuaikan antara sistem dan kebutuhan anggaran.

“Sistem yang dibuat Mas Menteri itu bagus sekali, tetapi kalau itu diaplikasikan ke seluruh Indonesia, artinya hampir separuh dana pendidikan Rp 610 triliun itu harus diberikan untuk 2 kementerian saja, Kemendikbud dan Kemenag,” jelasnya.

Ia yakin bila hal itu direalisasikan mutu pendidikan Indonesia dapat berkembang dan menyusul negara-negara maju lainnya.

Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek, Zulfikri setuju bila konsep pendidikan yang kini menerapkan Kurikulum Merdeka bakal membawa kemajuan besar bagi bangsa.

"Dengan kurikulum ini kita merdekakan anak secara lahir batin. Artinya dengan pendidikan ini anak-anak akan merdeka dari kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya," pungkas Zulfikri.